Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 07 Februari 2024 |
KalbarOnline, Kayong Utara - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Rene Rienaldy menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pengenalan Satuan Tugas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 secara virtual, dari Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Sukadana, Selasa (06/02/2024).
Acara ini dibuka langsung oleh Direktorat Wilayah III Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Wahyudi, dan turut dihadiri seluruh jajaran kepala daerah di wilayah provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi berharap adanya perbaikan-perbaikan terutama di Indeks Persepsi Korupsi dan Survei Penilaian Integritas serta Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
"Secara umum di wilayah Kalimantan Barat untuk capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) di tahun 2023 cukup relatif baik. Tetapi ada juga yang beberapa daerah capaiannya meningkat dan menurun," kata Wahyudi.
Sementara itu, terdapat 8 elemen pengukuran MCP, yaitu Perencanaan dan Penganggaran, PJB, Manajemen ASN, Perizinan, Pengelolaan BMD, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah dan Tata Kelola Keuangan Daerah.
"Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, capaian MCP di tahun 2023 berada di urutan ke 4 nasional," kata Wahyudi.
"Kami juga mengapresiasi pemerintah daerah yang capaian skor MCP-nya di atas 90 bisa meningkatkan dan bisa mempertahankan," tambah Wahyudi.
Kendati begitu, Wahyudi mengharapkan pemerintah daerah yang MCP-nya mengalami penurunan bisa meningkat di tahun 2024.
"Capaian MCP-nya yang stagnan bahkan turun, jadi ke depan harapan kami tentunya untuk tahun 2024 bisa menaikkan MCP yang sebenarnya adalah indeks tata kelola pemerintahan yang baik, di masing-masing pemerintah kabupaten/kota bahkan provinsi bisa menetapkan target minimal di angka 90, disangka ini tentunya potensi resiko korupsi di daerah itu menjadi rendah," jelas Wahyudi. (Santo)
KalbarOnline, Kayong Utara - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Rene Rienaldy menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pengenalan Satuan Tugas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 secara virtual, dari Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Sukadana, Selasa (06/02/2024).
Acara ini dibuka langsung oleh Direktorat Wilayah III Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Wahyudi, dan turut dihadiri seluruh jajaran kepala daerah di wilayah provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi berharap adanya perbaikan-perbaikan terutama di Indeks Persepsi Korupsi dan Survei Penilaian Integritas serta Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
"Secara umum di wilayah Kalimantan Barat untuk capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) di tahun 2023 cukup relatif baik. Tetapi ada juga yang beberapa daerah capaiannya meningkat dan menurun," kata Wahyudi.
Sementara itu, terdapat 8 elemen pengukuran MCP, yaitu Perencanaan dan Penganggaran, PJB, Manajemen ASN, Perizinan, Pengelolaan BMD, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah dan Tata Kelola Keuangan Daerah.
"Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, capaian MCP di tahun 2023 berada di urutan ke 4 nasional," kata Wahyudi.
"Kami juga mengapresiasi pemerintah daerah yang capaian skor MCP-nya di atas 90 bisa meningkatkan dan bisa mempertahankan," tambah Wahyudi.
Kendati begitu, Wahyudi mengharapkan pemerintah daerah yang MCP-nya mengalami penurunan bisa meningkat di tahun 2024.
"Capaian MCP-nya yang stagnan bahkan turun, jadi ke depan harapan kami tentunya untuk tahun 2024 bisa menaikkan MCP yang sebenarnya adalah indeks tata kelola pemerintahan yang baik, di masing-masing pemerintah kabupaten/kota bahkan provinsi bisa menetapkan target minimal di angka 90, disangka ini tentunya potensi resiko korupsi di daerah itu menjadi rendah," jelas Wahyudi. (Santo)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini