Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 28 Februari 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah I, Edy Gunawan mengimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk taat membayar pajak kendaraan.
Hal itu sebagai tindak lanjut SE Gubernur Kalbar nomor 900.1.23.1/4716/bapenda-b tahun 2023 tentang kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam surat edaran yang ditujukan kepada OPD Pemprov Kalbar, tertulis pada poin I, bahwa UPT PDD Pontianak Wilayah I telah melakukan pemeriksaan terhadap data kendaraan yang dimiliki ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, berdasarkan data SIASN dan SIMPEG BKD Provinsi Kalbar.
“Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dari data samsat kita akan tahu data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai status kepemilikan kendaraan,” ujar Edy Gunawan.
Edy mengatakan, data pegawai dicek, selanjutnya disampaikan terkait pajak kepemilikan by name by address. Setelah itu, pihak Bapenda Kalbar mengirimkan surat ke masing-masing OPD di lingkungan pemprov, untuk pegawainya sekaligus dengan anggota keluarganya yang mempunyai tunggakan pajak, dengan alamat yang sama dengan pegawai tersebut.
“Jadi kita kirim surat ke masing-masing kantor yang terdapat pegawainya masih ada tunggakan pajak, untuk kita ingatkan agar segera membayar pajak. Jadi sudah by name by address,” ujar Edy.
Dikatakan dia, tujuannya untuk validasi data kepemilikan, karena kadang banyak masyarakat yang abai dengan kondisi kendaraan yang telah beralih kepemilikannya.
“Hal ini supaya kedepannya kita semua untuk lebih peduli dengan data kepemilikan. Jika sudah dijual seharusnya pembeli melakukan proses balik nama di samsat,” ujarnya.
Edy juga mendorong adanya gerakan ASN taat pajak di lingkungan Pemprov Kalbar, yang mungkin bisa memberikan dampak kepada lebih banyak lagi orang-orang yang ada dilingkungan Pemprov Kalbar untuk taat pajak.
Dalam surat tindak lanjut pemeriksaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada seluruh OPD Pemprov Kalbar, lanjut Edy, sudah disampaikan juga untuk menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ASN pada perangkat daerah, biro, UPT, dapat melakukan pembayaran tiga bulan atau 90 hari sebelum masa jatuh tempo pajak kendaraan bermotor.
Edy berharap, semakin banyak lagi PNS yang tak menunggak atau telat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah I, Edy Gunawan mengimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk taat membayar pajak kendaraan.
Hal itu sebagai tindak lanjut SE Gubernur Kalbar nomor 900.1.23.1/4716/bapenda-b tahun 2023 tentang kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam surat edaran yang ditujukan kepada OPD Pemprov Kalbar, tertulis pada poin I, bahwa UPT PDD Pontianak Wilayah I telah melakukan pemeriksaan terhadap data kendaraan yang dimiliki ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, berdasarkan data SIASN dan SIMPEG BKD Provinsi Kalbar.
“Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dari data samsat kita akan tahu data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai status kepemilikan kendaraan,” ujar Edy Gunawan.
Edy mengatakan, data pegawai dicek, selanjutnya disampaikan terkait pajak kepemilikan by name by address. Setelah itu, pihak Bapenda Kalbar mengirimkan surat ke masing-masing OPD di lingkungan pemprov, untuk pegawainya sekaligus dengan anggota keluarganya yang mempunyai tunggakan pajak, dengan alamat yang sama dengan pegawai tersebut.
“Jadi kita kirim surat ke masing-masing kantor yang terdapat pegawainya masih ada tunggakan pajak, untuk kita ingatkan agar segera membayar pajak. Jadi sudah by name by address,” ujar Edy.
Dikatakan dia, tujuannya untuk validasi data kepemilikan, karena kadang banyak masyarakat yang abai dengan kondisi kendaraan yang telah beralih kepemilikannya.
“Hal ini supaya kedepannya kita semua untuk lebih peduli dengan data kepemilikan. Jika sudah dijual seharusnya pembeli melakukan proses balik nama di samsat,” ujarnya.
Edy juga mendorong adanya gerakan ASN taat pajak di lingkungan Pemprov Kalbar, yang mungkin bisa memberikan dampak kepada lebih banyak lagi orang-orang yang ada dilingkungan Pemprov Kalbar untuk taat pajak.
Dalam surat tindak lanjut pemeriksaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada seluruh OPD Pemprov Kalbar, lanjut Edy, sudah disampaikan juga untuk menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ASN pada perangkat daerah, biro, UPT, dapat melakukan pembayaran tiga bulan atau 90 hari sebelum masa jatuh tempo pajak kendaraan bermotor.
Edy berharap, semakin banyak lagi PNS yang tak menunggak atau telat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini