Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Sabtu, 16 Maret 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) bakal memberikan bantuan rehabilitasi rumah pasca bencana bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Sintang.
Adapun untuk tahun 2024 ini, total yang mendapat bantuan ada sebanyak 213 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa dan delapan kecamatan se-Kabupaten Sintang.
Hal tersebut diketahui dari hasil sosialisasi persiapan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana di Kabupaten Sintang yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kalbar, Jumat (15/03/2024).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Mohammad Bari mengungkapkan, dalam hal penanggulangan pasca banjir, pemprov melalui BPBD Kalbar sebelumnya selalu melakukan beberapa langkah recovery, termasuk memberikan bantuan lewat perangkat daerah terkait seperti dinas sosial dan dinas perkim.
“Yang jelas pemprov akan tetap hadir memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang ada di kabupaten/kota di Kalbar,” ungkapnya.
Bari menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebab hampir setiap tahun terjadi banjir di wilayah Kalbar ini.
“Jadi penangananya sama dengan tahun sebelumnya, kami (pemprov) turunkan tim, dan penyaluran bantuan baik bantuan pangan, siap saji, atau bantuan lainnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel mengharapkan, melalui bantuan rehabilitasi rumah pasca banjir di Kabupaten Sintang tersebut, dapat mengurangi atau meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.
“Secara teknis rehabilitasi rumah pasca bencana ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kalbar,” jelasnya.
Kepala Dinas Perkim Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe menerangkan, rehabilitasi rumah pasca bencana merupakan lanjutan bantuan Pemprov Kalbar terhadap kerusakan rumah akibat bencana banjir tahun 2021. Di mana dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akibat bencana diberi waktu penyelesaian selama empat tahun.
“Tahun ini terakhir pemprov menyelesaikan SPM tersebut. Dasar aturan SPM ini adalah Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM,” ujarnya. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) bakal memberikan bantuan rehabilitasi rumah pasca bencana bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Sintang.
Adapun untuk tahun 2024 ini, total yang mendapat bantuan ada sebanyak 213 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa dan delapan kecamatan se-Kabupaten Sintang.
Hal tersebut diketahui dari hasil sosialisasi persiapan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana di Kabupaten Sintang yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kalbar, Jumat (15/03/2024).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Mohammad Bari mengungkapkan, dalam hal penanggulangan pasca banjir, pemprov melalui BPBD Kalbar sebelumnya selalu melakukan beberapa langkah recovery, termasuk memberikan bantuan lewat perangkat daerah terkait seperti dinas sosial dan dinas perkim.
“Yang jelas pemprov akan tetap hadir memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang ada di kabupaten/kota di Kalbar,” ungkapnya.
Bari menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebab hampir setiap tahun terjadi banjir di wilayah Kalbar ini.
“Jadi penangananya sama dengan tahun sebelumnya, kami (pemprov) turunkan tim, dan penyaluran bantuan baik bantuan pangan, siap saji, atau bantuan lainnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel mengharapkan, melalui bantuan rehabilitasi rumah pasca banjir di Kabupaten Sintang tersebut, dapat mengurangi atau meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.
“Secara teknis rehabilitasi rumah pasca bencana ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kalbar,” jelasnya.
Kepala Dinas Perkim Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe menerangkan, rehabilitasi rumah pasca bencana merupakan lanjutan bantuan Pemprov Kalbar terhadap kerusakan rumah akibat bencana banjir tahun 2021. Di mana dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akibat bencana diberi waktu penyelesaian selama empat tahun.
“Tahun ini terakhir pemprov menyelesaikan SPM tersebut. Dasar aturan SPM ini adalah Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM,” ujarnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini