KalbarOnline, Pontianak – Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengungkap kondisi perekonomian Kalimantan Barat terkini. Melalui siaran pers yang diterima pada 30 April 2024, DJPb Kalbar menyebut, kalau pendapatan negara di Kalbar saat ini tercatat sebesar Rp 2.350,06 miliar (18,23% dari target) dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.390,06 miliar (22,03% dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp 4.728,60 miliar.
Sementara untuk tingkat inflasi di Kalimantan Barat adalah 2,51% (year on year) dengan Ketapang menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 2,75% (year on year) dan inflasi terendah terdapat pada kota Pontianak 2,31% (year on year). Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 148,58 dan 99,71.
Untuk kinerja APBN hingga 31 Maret 2024, DJPb Kalbar tetap on track, di man kinerja APBN 2024 hingga triwulan I cukup baik. Penerimaan bersumber dari penerimaan pajak yang didominasi oleh PPN, PPh, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Secara keseluruhan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 18,23%.
Selanjutnya, penerimaan perpajakan turut mengalami kontraksi lantaran dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp 452 miliar (meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp91 miliar).
Adapun jenis pajak yang mengalami pertumbuhan adalah PBB dan pajak lainnya dengan pertumbuhan masing masing 142,13% dan 6,35%. Pos PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan karena terjadinya pergeseran penerimaan tahun lalu (shifting time). Pendapatan pada Pos Bea Keluar juga mengalami kontraksi karena pengaruh pelarangan ekspor bijih bauksit dan sebagian besar ekspor didominasi oleh produk turunan CPO sehingga dikenai tarif Bea Keluar yang lebih rendah.
DJPb Kalbar menyampaikan, bahwa realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 7.078,66 miliar atau sebesar 22,45% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 2.350,06 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 4.688,60 miliar.
Kemudian Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja barang sebesar Rp1.102,60 miliar atau 24,46% dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4.688,60 miliar.
“Realisasi pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan (yoy), baik secara nominal maupun persentase sebesar Rp4.688,60 miliar,” kata Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Gunawan Setiono.
Pada pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat, rata-rata realisasi telah mencapai 20% – 25% pada setiap kota dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Bengkayang sebesar 25,61%. Terdapat tiga kota dengan tingkat realisasi >25% yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.
Untuk penyaluran TKD mencapai Rp 4.688,60 miliar, penyaluran TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 12.677,21 miliar atau 26,21% dari pagu. Selanjutnya penyaluran DAK nonfisik mencapai Rp 734,45 miliar atau 23,42% dari pagu. Penyaluran DAK nonfisik tersebut diantaranya adalah Rp 633,95 miliar Dana BOS untuk 6.524 sekolah, Rp 29,59 miliar Dana BOP PAUD untuk 2.964 sekolah, dan Rp 11,16 miliar Dana BOP Kesetaraan untuk 151 sekolah.
“Dana desa telah disalurkan sebesar Rp 536,93 miliar atau 28,42% dari pagu. Pada dana desa 2024, terdapat earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk dana desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan/atau penurunan stunting,” katanya.
Berikutnya, pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp 864,19 miliar untuk 12.495 debitur. Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp 124,37 miliar untuk 1.461 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp 114,76 miliar untuk 1.746 debitur.
Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai 5.950 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 25,79 miliar.
“Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp 3,36 miliar untuk 760 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyaluran sebesar Rp 3,20 miliar untuk 831 debitur,” terangnya. (Jau)
Comment