KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson didampingi Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2024, Rabu (01/05/2024).
Kegiatan digandengkan dengan kegiatan launching Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka Penanganan Stunting di Kalimantan Barat itu dilaksanakan di Ruang Langkau Bepekat Lantai II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar.
Penjabat Gubernur Kalbar menyebutkan, Hari Buruh Internasional 1 Mei melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan sebagai hari libur nasional, untuk memberikan kesempatan bagi buruh dan pelaku hubungan industrial untuk menghormati perjuangan dan pencapaian pekerja dan gerakan buruh.
Sejak tanggal 1 Mei 2013, buruh diberikan kesempatan untuk menyuarakan tuntutan hak-hak mereka tanpa harus izin meninggalkan pekerjaan mereka. Hari ini menjadi momen penting bagi buruh, untuk membangun dunia yang lebih adil dan sejahtera.
Harisson pun mengatakan, pada peringatan May Day Tahun 2024 ini juga dilakukan pengukuhan Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar. Pada kesempatan ini, dirinya menegaskan kepada pengurus Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar yang baru dikukuhkan untuk pertama memberikan saran dan pertimbangan yang matang dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, daya beli pekerja, serta keberlangsungan usaha.
Kedua, melakukan kajian komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di provinsi kita, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi pasar kerja.
“Untuk yang ketiga, yaitu fasilitasi dialog tripartit, antara serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sehingga kesepakatan penetapan upah minimum provinsi didasarkan atas struktur dan skala upah yang adil,” katanya.
Selanjutnya yang keempat, kata Harisson, dewan pengupahan harus memastikan proses penetapan upah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, dengan menginformasikan ke publik apa saja dasar-dasar penetapan upah dan mekanisme pengambilan keputusan.
Yang kelima, dewan pengupahan harus menyiapkan bahan rumusan untuk pengembangan sistem pengupahan di tingkat provinsi yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Keenam, memperhatikan perlindungan pekerja terutama bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor rentan.
“Serta yang ketujuh, menyelaraskan kebijakan upah dengan program pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan,” kata Harisson.
Kemudian terkait pembagian sembako kepada para pekerja/buruh, penjabat gubernur menjelaskan, bahwa kegiatan rutin ini guna meningkatkan kebersamaan seluruh elemen ketenagakerjaan dalam memaknai peringatan May Day, yang mana paket sembako ini berasal dari program sosial perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta serta instansi terkait lainnya.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dan memiliki kepedulian pada peringatan May Day Tahun 2024 ini,” tutur Harisson.
Selanjutnya ia menambahkan, bahwa dalam kegiatan puncak peringatan Hari Buruh ini, dirinya juga mendorong semua untuk berkolaborasi dalam percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat.
“Dimana angka Stunting kita di tahun 2022 ada 27,8 %, artinya di setiap 10 orang anak ada 3 orang yang stunting, dan sekarang ini dengan gencarnya kita melakukan aksi penanganan Stunting hingga terjadi penurunan Stunting di Kalbar sebesar 20,6 % di Tahun 2023, sesuai target sebesar 15 % di Tahun 2024, untuk mencapai hal ini diperlukan adanya kolaborasi dan upaya yang sinergis antara semua pihak,” terangnya.
Dirinya menyebutkan, bahwa penanganan Stunting itu penting sekarang ini, hal itu akan dipengaruhi oleh generasi emas penerus bangsa di tahun 2045, yang mana pada tahun 2030 harus mulai disiapkan generasi yang pintar dan bebas Stunting agar pada tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara yang maju.
“Dan kita semua bertanggung jawab mempersiapkan generasi Kalimantan Barat ini dari Tahun 2030 – 2045,” katanya.
Kemudian Harisson juga menjelaskan, bahwa pemerintah provinsi terus meningkatkan kemampuan kompetensi pekerja buruh, agar mereka benar-benar terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, sehingga nanti terpilih dan berkompetisi memiliki sertifikat sehingga dapat memiliki kualifikasi yang tinggi.
“Saya menekankan bahwa di Hari Buruh ini mari kita benar-benar memperhatikan kesejahteraan pekerja, dan saya sudah mengukuhkan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
“Diharapkan dewan pengupahan provinsi ini dapat terjalin hubungan yang makin mesra lagi, makin baik lagi, antara buruh, pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kalimantan Barat,” tutup Harisson.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Hermanus menjelaskan, bahwa tujuan dilaksanakannya peringatan Hari Buruh Internasional 2024, adalah untuk membangun kebersamaan antar pelaku perindustrian baik itu pekerja, pengusaha dan pihak pemerintah agar terwujud kerja sama yang semakin harmonis, dinamis dan ber-kesejahtera-an bagi pekerja.
Peringatan May Day tahun 2024 mengusung tema “Kerja Bersama Wujudkan Pekerja Buruh yang Kompeten (May Day Is “Terampil” Day)”.
“Kegiatan hari ini dirangkaikan juga dengan kegiatan seperti Pengukuhan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat periode 2024 – 2027, kemudian Pembagian Paket Sembako sejumlah 1.675 paket kepada para pekerja, yang hari ini diwakili para pekerja dan perwakilan dari serikat pekerja/buruh,” ujarnya.
“Selanjutnya nanti akan dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada 29 perusahaan yang telah menjadi donatur pada kegiatan peringatan May Day pada tahun ini. Kemudian, selanjutnya akan dilakukan penyerahan bantuan untuk Gerakan Orang Tua bagi Anak Asuh Penanganan Stunting sebanyak 7 orang di Puskesmas Polri Kubu Raya,” lanjut Hermanus.
Peringatan Hari Buruh Internasional ini turut serta dihadiri oleh kepala perangkat daerah Provinsi Kalbar, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD di Provinsi Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, Kepala Cabang BPJS Kalbar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Disnakertrans Provinsi Kalbar dan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar.
Kemudian hadir juga Ketua organisasi pengusaha Kalbar, Pimpinan Perusahaan swasta dan pelaku usaha di Kalbar, Ketua dewan pimpinan daerah serikat pekerja atau serikat buruh di Provinsi Kalbar. (Jau)
Comment