KalbarOnline, Kubu Raya – Pj Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman mengapresiasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-122 yang digelar selama 30 hari di Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya.
Menurut Kamaruzaman, TMMD menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektoral antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mempercepat pembangunan daerah khususnya di pedesaan.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri pembukaan TMMD di Halaman SMA Miftahul Huda, Desa Madu Sari, Rabu (02/10/2024).
“Kami mengapresiasi TMMD yang merupakan program terpadu antara TNI/Polri dan pemerintah daerah yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kamaruzaman.
Karena itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kamaruzaman mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri yang telah melakukan kegiatan TMMD Imbangan tahun anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
“Karena ini adalah sebuah kegiatan yang tujuannya memperbaiki fasilitas infrastruktur masyarakat dan didukung dengan kegiatan pembangunan nonfisik juga,” terangnya.
Kamaruzaman berharap, kegiatan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Kubu Raya.
“Sekali lagi terima kasih kepada Dandim beserta jajaran yang telah memberikan kegiatan ini di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya,” ucapnya.
Komandan Kodim 1207/Pontianak, Irwansyah mengungkapkan dua sasaran pada kegiatan TMMD Imbangan ke-122, yakni sasaran fisik dan sasaran nonfisik.
“Untuk sasaran fisik kita akan melaksanakan betonisasi jalan, rehab rumah ibadah, rehab rumah tinggal, dan pembuatan sumur bor,” jelasnya.
Adapun pembangunan non fisik berupa kegiatan seperti penyuluhan ataupun pembekalan bagi masyarakat.
“Personel yang dilibatkan di sini ada sekitar 100 orang yang merupakan gabungan dari unsur TNI, Polri, dan unsur masyarakat,” tuturnya.
Lebih jauh, Dandim Irwansyah menyebut, kegiatan TMMD menjadi wujud kemanunggalan TNI dan Polri dengan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan daerah lainnya.
“Sehingga dapat mewujudkan satu kesatuan negara Republik Indonesia,” pungkasnya. (Jau)
Comment