KALBARONLINE.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita telah memanggil Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan tim operator SMA Negeri 1 Mempawah, untuk meminta klarifikasi terkait kelalaian mereka dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga menyebabkan ratusan siswa tak dapat mengikuti SNBP 2025.
Rita mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, mereka sebenarnya telah melakukan penginputan data siswa ke dalam PDSS. Namun, ada tujuh data siswa yang belum diinput, sehingga membuat sebanyak 113 siswa ikut terdampak gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ajaran 2024/2025.
“Jadi menurut keterangan tadi malam kami panggil, ada 7 siswa yang belum selesai diinput datanya, yang mengakibatkan akhirnya semuanya (siswa terkena dampak) karena datanya itu harus semua diinput. Akhirnya 113 anak itu tidak bisa di approve di dalam SNBP. Jadi ketinggalan 7 itu berpengaruh kepada yang lain,” ungkap Rita saat ditemui di kantornya, Selasa (04/02/2025).
Rita menegaskan, kejadian ini murni kelalaian dari pihak SMA Negeri 1 Mempawah. Ia mengatakan, tugas penginputan data merupakan tanggung jawab penuh sekolah, yang dikoordinasikan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta tim operator sekolah.
Rita juga menyebutkan, bahwa proses penginputan data sebenarnya sudah berlangsung sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025.
“Ini tugas dari satuan pendidikan. Kalau dinas pendidikan kami sendiri sebenarnya tidak punya akun untuk masuk ke dalam sistem tersebut, karena itu langsung antara satuan pendidikan dengan kementerian. Sehingga memang kelalaian dari petugas operator maupun tim di sana sehingga tidak terinput semua,” ungkapnya.
Saat ini, Rita menyebutkan dirinya bersama Kepsek SMA Negeri 1 Mempawah Hilir akan berangkat ke Jakarta menemui Kementrian Pendidikan untuk mengupayakan agar siswa yang terdampak tetap memiliki kesempatan mengikuti SNBP.
“Besok rencananya saya, Kepala Bidang SMA, kemudian perwakilan dari pihak SMA Negeri 1 Mempawah Hilir akan ke Jakarta. Kita akan memperjuangkan, kami akan meminta perpanjangan waktu di PPDS ini,” ujarnya.
“Saya akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan anak-anak ini agar bisa dibuka kembali perpanjangan waktu di aplikasi. Dan saya berharap pihak Kementerian bisa mengakomodir ini,” tambahnya.
Terkait kasus ini, Rita pun mengingatkan seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Agar lebih serius dalam menangani administrasi yang berkaitan dengan masa depan siswa.
“Ini menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan, di mana memang ini merupakan hak anak-anak yang berprestasi. Anak-anak ini sudah sangat-sangat berupaya untuk bisa mendapatkan nilai terbaik dengan harapan lebih mempermudah nanti pada saat masuk ke Perguruan Tinggi,” tukasnya. (Lid)
Comment