Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 13 Februari 2025 |
KALBARONLINE.com – Produser film sekaligus penulis, Dandhy Laksono, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui unggahan di platform X (Twitter), Dandhy menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk acara pertemuan kepala daerah di Magelang, yang menurutnya bertolak belakang dengan janji efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam cuitannya, Dandhy merinci bahwa acara yang berlangsung selama delapan hari itu diikuti oleh 503 kepala daerah dengan biaya akomodasi dan konsumsi mencapai Rp 2,75 juta per orang per hari.
“Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 wali kota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari,” tulis Dandhy, dikutip Kamis (13/2/2025).
Jika dihitung, total pengeluaran hanya untuk akomodasi dan konsumsi mencapai Rp 11 miliar. Angka itu belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf pendamping.
Dandhy juga mengingatkan kembali pernyataan Prabowo pada Januari 2025 yang menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menggelar acara seremonial yang dianggap membebani anggaran negara.
“Bahwa yang bersifat seremoni, upacara, ulang tahun, (peringatan) hari ini, hari itu, kita tidak adakan,” kutipnya.
Namun, menurut Dandhy, realitas yang terjadi justru bertolak belakang dengan janji tersebut. Ia bahkan menilai bahwa Prabowo tidak memiliki posisi moral yang kuat untuk berbicara soal efisiensi anggaran jika kebijakan yang diterapkan justru menunjukkan sebaliknya.
“Narasi efisiensi atau ‘penghematan demi rakyat’ makin gak nyambung dengan tindakan,” tegasnya.
Dandhy juga menyoroti bagaimana pemerintah terus menambah beban anggaran dengan mengangkat lebih banyak orang, bukannya mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada.
“Alih-alih memanfaatkan atau meng-upgrade SDM yang ada, justru terus menambah beban anggaran dengan mengangkat orang-orang seperti ini,” pungkasnya.
KALBARONLINE.com – Produser film sekaligus penulis, Dandhy Laksono, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui unggahan di platform X (Twitter), Dandhy menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk acara pertemuan kepala daerah di Magelang, yang menurutnya bertolak belakang dengan janji efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam cuitannya, Dandhy merinci bahwa acara yang berlangsung selama delapan hari itu diikuti oleh 503 kepala daerah dengan biaya akomodasi dan konsumsi mencapai Rp 2,75 juta per orang per hari.
“Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 wali kota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari,” tulis Dandhy, dikutip Kamis (13/2/2025).
Jika dihitung, total pengeluaran hanya untuk akomodasi dan konsumsi mencapai Rp 11 miliar. Angka itu belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf pendamping.
Dandhy juga mengingatkan kembali pernyataan Prabowo pada Januari 2025 yang menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menggelar acara seremonial yang dianggap membebani anggaran negara.
“Bahwa yang bersifat seremoni, upacara, ulang tahun, (peringatan) hari ini, hari itu, kita tidak adakan,” kutipnya.
Namun, menurut Dandhy, realitas yang terjadi justru bertolak belakang dengan janji tersebut. Ia bahkan menilai bahwa Prabowo tidak memiliki posisi moral yang kuat untuk berbicara soal efisiensi anggaran jika kebijakan yang diterapkan justru menunjukkan sebaliknya.
“Narasi efisiensi atau ‘penghematan demi rakyat’ makin gak nyambung dengan tindakan,” tegasnya.
Dandhy juga menyoroti bagaimana pemerintah terus menambah beban anggaran dengan mengangkat lebih banyak orang, bukannya mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada.
“Alih-alih memanfaatkan atau meng-upgrade SDM yang ada, justru terus menambah beban anggaran dengan mengangkat orang-orang seperti ini,” pungkasnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini