Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 18 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menolak tegas Kalimantan Barat dimasukkan dalam daftar prioritas nasional Kementerian Transmigrasi untuk program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029.
"Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga dengan tegas menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat," jelas Krisantus.
Penolakan itu disampaikan Krisantus saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di Rumah Betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kabupaten Sintang, Rabu (16/07/2025).
Pidato Krisantus ini juga turut disaksikan dan didengar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Hermanus yang hadir dalam acara itu. Menurut Krisantus, Hermanus juga memiliki pemahaman yang sama dengannya, yakni mendahulukan kepentingan warga Kalimantan Barat.
"Daripada kita kasih rumah untuk warga luar, kemudian kasih biaya hidup, sementara warga Kalbar masih belum punya lahan, rumah dan biaya hidup, kenapa tidak mereka saja yang dikasih. Betul kan?" kata Krisantus.
[caption id="attachment_214745" align="aligncenter" width="700"]
Ilustrasi: KALBARONLINE.com/LV[/caption]
Sebagai gantinya, Krisantus pun menawarkan solusi, bagaimana pemerintah pusat dapat mengalihkan anggaran program transmigrasi itu untuk mensejahterakan warga lokal terlebih dahulu—yang mana belum memiliki pekerjaan atau tempat tinggal.
"Tetapi bukan hanya menolak. Saya juga akan memberikan solusi. Kita tidak bisa menolak-nolak tak ada solusi. Biar anggaran transmigrasi masuk ke kita duitnya," katanya.
Lebih lanjut menurut Krisantus, memenuhi kebutuhan masyarakat lokal jauh lebih mendesak ketimbang mendatangkan warga dari luar. Khususnya dalam hal kepemilikan lahan, rumah dan pekerjaan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota melakukan pendataan.
"Saya ingin pemerintah kabupaten kota mendata. Warga kita masih banyak belum punya tanah, masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan di Kalbar ini. Itu yang kita relokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah pusat untuk transmigrasi," katanya.
Krisantus juga berpendapat, dana dari pemerintah pusat lebih baik digunakan untuk memindahkan warga Kalbar ke lokasi-lokasi baru ketimbang mendatangkan penduduk dari luar yang justru menimbulkan ketimpangan dan protes sosial.
"Warga Kalbar yang tidak punya tanah, tidak punya kerjaan, kita pindahkan ke situ (lokasi rencana transmigrasi). Supaya duit dari pemerintah pusat bisa kita pakai. Bukan mengedepankan warga luar. Kalau dari luar, saya tolak," tegasnya. (**)
KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menolak tegas Kalimantan Barat dimasukkan dalam daftar prioritas nasional Kementerian Transmigrasi untuk program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029.
"Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga dengan tegas menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat," jelas Krisantus.
Penolakan itu disampaikan Krisantus saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di Rumah Betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kabupaten Sintang, Rabu (16/07/2025).
Pidato Krisantus ini juga turut disaksikan dan didengar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Hermanus yang hadir dalam acara itu. Menurut Krisantus, Hermanus juga memiliki pemahaman yang sama dengannya, yakni mendahulukan kepentingan warga Kalimantan Barat.
"Daripada kita kasih rumah untuk warga luar, kemudian kasih biaya hidup, sementara warga Kalbar masih belum punya lahan, rumah dan biaya hidup, kenapa tidak mereka saja yang dikasih. Betul kan?" kata Krisantus.
[caption id="attachment_214745" align="aligncenter" width="700"]
Ilustrasi: KALBARONLINE.com/LV[/caption]
Sebagai gantinya, Krisantus pun menawarkan solusi, bagaimana pemerintah pusat dapat mengalihkan anggaran program transmigrasi itu untuk mensejahterakan warga lokal terlebih dahulu—yang mana belum memiliki pekerjaan atau tempat tinggal.
"Tetapi bukan hanya menolak. Saya juga akan memberikan solusi. Kita tidak bisa menolak-nolak tak ada solusi. Biar anggaran transmigrasi masuk ke kita duitnya," katanya.
Lebih lanjut menurut Krisantus, memenuhi kebutuhan masyarakat lokal jauh lebih mendesak ketimbang mendatangkan warga dari luar. Khususnya dalam hal kepemilikan lahan, rumah dan pekerjaan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota melakukan pendataan.
"Saya ingin pemerintah kabupaten kota mendata. Warga kita masih banyak belum punya tanah, masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan di Kalbar ini. Itu yang kita relokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah pusat untuk transmigrasi," katanya.
Krisantus juga berpendapat, dana dari pemerintah pusat lebih baik digunakan untuk memindahkan warga Kalbar ke lokasi-lokasi baru ketimbang mendatangkan penduduk dari luar yang justru menimbulkan ketimpangan dan protes sosial.
"Warga Kalbar yang tidak punya tanah, tidak punya kerjaan, kita pindahkan ke situ (lokasi rencana transmigrasi). Supaya duit dari pemerintah pusat bisa kita pakai. Bukan mengedepankan warga luar. Kalau dari luar, saya tolak," tegasnya. (**)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini