Pontianak    

Krisantus Tolak Tegas Program Transmigrasi Masuk Kalbar: Warga Kita Saja Masih Banyak Belum Punya Rumah dan Pekerjaan

Oleh : adminkalbaronline
Jumat, 18 Juli 2025
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menolak tegas Kalimantan Barat dimasukkan dalam daftar prioritas nasional Kementerian Transmigrasi untuk program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029.

"Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga dengan tegas menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat," jelas Krisantus.

Penolakan itu disampaikan Krisantus saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di Rumah Betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kabupaten Sintang, Rabu (16/07/2025).

Pidato Krisantus ini juga turut disaksikan dan didengar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Hermanus yang hadir dalam acara itu. Menurut Krisantus, Hermanus juga memiliki pemahaman yang sama dengannya, yakni mendahulukan kepentingan warga Kalimantan Barat.

"Daripada kita kasih rumah untuk warga luar, kemudian kasih biaya hidup, sementara warga Kalbar masih belum punya lahan, rumah dan biaya hidup, kenapa tidak mereka saja yang dikasih. Betul kan?" kata Krisantus.

[caption id="attachment_214745" align="aligncenter" width="700"]korupsi retribusi Singkawang, Sumastro ditahan, Tjhai Chui Mie keringanan retribusi, kasus HPL Singkawang, PT Palapa Wahyu Group, Kejari Singkawang, dugaan kolusi Pemkot Singkawang, Pakar Hukum Denie Amiruddin, selektif penegakan hukum, UU Tipikor, surat keputusan wali kota, penyalahgunaan kewenangan pejabat, good governance Singkawang Ilustrasi: KALBARONLINE.com/LV[/caption]

Sebagai gantinya, Krisantus pun menawarkan solusi, bagaimana pemerintah pusat dapat mengalihkan anggaran program transmigrasi itu untuk mensejahterakan warga lokal terlebih dahulu—yang mana belum memiliki pekerjaan atau tempat tinggal.

"Tetapi bukan hanya menolak. Saya juga akan memberikan solusi. Kita tidak bisa menolak-nolak tak ada solusi. Biar anggaran transmigrasi masuk ke kita duitnya," katanya.

Lebih lanjut menurut Krisantus, memenuhi kebutuhan masyarakat lokal jauh lebih mendesak ketimbang mendatangkan warga dari luar. Khususnya dalam hal kepemilikan lahan, rumah dan pekerjaan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota melakukan pendataan.

"Saya ingin pemerintah kabupaten kota mendata. Warga kita masih banyak belum punya tanah, masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan di Kalbar ini. Itu yang kita relokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah pusat untuk transmigrasi," katanya.

Krisantus juga berpendapat, dana dari pemerintah pusat lebih baik digunakan untuk memindahkan warga Kalbar ke lokasi-lokasi baru ketimbang mendatangkan penduduk dari luar yang justru menimbulkan ketimpangan dan protes sosial.

"Warga Kalbar yang tidak punya tanah, tidak punya kerjaan, kita pindahkan ke situ (lokasi rencana transmigrasi). Supaya duit dari pemerintah pusat bisa kita pakai. Bukan mengedepankan warga luar. Kalau dari luar, saya tolak," tegasnya. (**)

Artikel Selanjutnya
Dirjen Penataan Agraria Tinjau Tanah Timbul di Mempawah Mangrove Park, BPN Kalbar Siap Kawal Penyelesaian Status Hukum
Jumat, 18 Juli 2025
Artikel Sebelumnya
Krisantus Tolak Tegas Program Transmigrasi Masuk Kalbar: Warga Kita Saja Masih Banyak Belum Punya Rumah dan Pekerjaan
Jumat, 18 Juli 2025

Berita terkait