Nasional

Ratusan Warga Kalbar Demo Tolak Transmigrasi: Jangan Tambah Masalah Baru di Tanah Kami!

	Oleh : Jauhari Fatria
	Senin, 21 Juli 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Ratusan masyarakat Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Senin (21/7/2025). Mereka menolak keras program transmigrasi yang masih dijalankan pemerintah pusat dan menuntut agar pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kalbar segera dihentikan.

Koordinator aksi, Endro Ronianus, menyebut pemerintah telah tidak transparan. Ia merasa masyarakat lokal telah dibohongi, sebab hingga kini situs resmi Kementerian Transmigrasi masih membuka pendaftaran dan mencantumkan Kalbar sebagai wilayah tujuan transmigrasi nasional.

“Kami dibohongi. Di website masih ada program transmigrasi yang aktif dan difasilitasi negara. Mereka diberi tanah dan fasilitas, sementara masyarakat lokal bahkan kesulitan dapat akses yang sama,” tegas Endro.

Endro juga menyentil ketimpangan sosial yang terjadi. Banyak warga lokal, katanya, justru terpaksa merantau hingga ke Malaysia untuk mencari penghidupan dan membeli tanah di negeri sendiri, sedangkan para pendatang datang dan langsung diberi lahan.

“Desa kami malah dimasukkan ke kawasan hutan lindung, sedangkan pendatang bebas dapat tanah. Ini menyakitkan,” ujarnya.

Aliansi Kalimantan Barat mendesak agar program transmigrasi diubah menjadi program revitalisasi berbasis masyarakat lokal, khususnya mereka yang tinggal di kawasan konservasi atau hutan lindung. Mereka juga memberi ultimatum dua minggu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan, jika tidak, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan.

[caption id="attachment_214745" align="aligncenter" width="700"] Ilustrasi: KALBARONLINE.com/LV[/caption]

Bahkan, dalam orasinya, massa menuntut agar Menteri Transmigrasi dicopot jika tak kunjung menindaklanjuti aspirasi rakyat Kalbar.

“Kami bukan menolak pembangunan, tapi prioritas harus untuk masyarakat lokal. Jangan anggap kami bodoh, kami tahu apa yang terjadi,” seru mereka.

Aksi ini ditutup dengan penandatanganan petisi penolakan transmigrasi oleh massa aksi dan pihak DPRD Kalbar.

Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menyambut langsung perwakilan massa. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan petisi dan tuntutan secara resmi ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI.

“Kami sangat memahami keresahan masyarakat. Petisi ini akan kami kirim secara formal. Harus ada hitam di atas putih. Tidak bisa hanya janji,” ucap Aloysius.

Ia juga mengingatkan bahwa program transmigrasi jangan sampai menjadi ajang memindahkan masalah dari luar ke Kalbar. Masalah internal Kalbar, seperti keterbatasan lahan untuk warga lokal, menurutnya, belum selesai.

“Masalah kita sendiri belum tuntas, jangan ditambah beban dari luar. Komisi V nanti saya arahkan untuk kawal ini,” tegasnya.

Sempat Ricuh di Kantor Gubernur

Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Kalbar, massa bergerak ke Kantor Gubernur Kalbar. Sayangnya, suasana yang awalnya kondusif berubah tegang. Terjadi kericuhan kecil saat massa mencoba memaksa masuk ke dalam gedung.

Meski begitu, aksi secara keseluruhan tetap berlangsung damai dan menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Kalbar menuntut keadilan dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama soal transmigrasi yang dinilai tak berpihak kepada penduduk asli (Jau)