Home Jam Malam untuk Anak di Pontianak Dibahas dari Sisi HAM, Pemkot: Jangan Sampai Rugikan Hak Anak
Pontianak    

Jam Malam untuk Anak di Pontianak Dibahas dari Sisi HAM, Pemkot: Jangan Sampai Rugikan Hak Anak

 Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 24 Juli 2025
Jam Malam untuk Anak di Pontianak Dibahas dari Sisi HAM, Pemkot: Jangan Sampai Rugikan Hak Anak
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Rencana pemberlakuan jam malam bagi anak di Kota Pontianak menjadi sorotan serius dalam Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2025 yang digelar Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (24/7/2025).

Bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, kegiatan ini mengangkat tema "Kebijakan Jam Malam bagi Anak Ditinjau dari Perspektif HAM" dan menghadirkan akademisi serta praktisi hukum untuk mengupas isu ini secara menyeluruh.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa niat Pemkot memberlakukan jam malam bagi anak lahir dari keinginan melindungi mereka dari aktivitas berisiko pada malam hari. Namun ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi hak-hak anak.

“Setiap anak tetap memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk dalam ruang sosial. Pembatasan semacam ini perlu dipastikan tidak menimbulkan diskriminasi, stigmatisasi, ataupun pelanggaran atas hak-hak dasar anak,” tegas Amirullah.

Amirullah juga menyoroti bahwa perlindungan anak sudah tertuang jelas dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang, mulai dari Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 hingga UU Perlindungan Anak.

“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyebut beberapa regulasi yang relevan seperti UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam peraturan tersebut, anak didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun—termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungannya meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan, eksploitasi, hingga penyalahgunaan narkoba.

Amirullah juga menekankan bahwa RANHAM 2021–2025, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021, menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memajukan dan menegakkan HAM, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

“Ini bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut masa depan generasi muda dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, masyarakat, dan pemerintah,” pungkas Amirullah.

Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi, yakni Dr Nur Hadianto dari Universitas PGRI Pontianak dan Dr Budi Hermawan Bangun dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Mereka mengupas secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan publik seperti jam malam harus mengedepankan prinsip the best interest of the child—yakni kepentingan terbaik bagi anak dalam segala kebijakan yang menyangkut hidupnya.

Amirullah berharap kegiatan ini tak hanya memperluas pemahaman soal hak-hak anak, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menyempurnakan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif. (Jau)

  • Tags:
  • Bagikan:
Nikidiansyah Kembali Diciduk, Polisi Temukan Sabu 14,16 Gram
Artikel Selanjutnya
Nikidiansyah Kembali Diciduk, Polisi Temukan Sabu 14,16 Gram
Kamis, 24 Juli 2025
Artikel Sebelumnya
Uji Coba Integrasi NIB dan NOP Dimulai di Tangsel, Wamen Ossy Soroti Pentingnya Data Akurat dan Potensi PAD
Kamis, 24 Juli 2025
Uji Coba Integrasi NIB dan NOP Dimulai di Tangsel, Wamen Ossy Soroti Pentingnya Data Akurat dan Potensi PAD

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Edi Imbau Warga Waspadai Pohon...
Senin, 08 Desember 2025
Berbaur Bersama Warga, Edi Kamtono...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...