Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 24 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com – Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu yang menyeruak terkait rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk ke Kalimantan Barat (Kalbar) yang memicu penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas dan pemuda.
Herzaky menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana perpindahan penduduk dari Jawa ke Kalbar yang belakangan menjadi polemik.
“Belum ada. Saya belum dengar adanya rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke Kalbar. Arahan Presiden Prabowo adalah melakukan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar tetap layak huni, produktif dan berkelanjutan,” ujar Herzaky kepada awak media.
Putra asal Kalbar itu bahkan balik bertanya, siapa pihak yang pertama kali menggulirkan isu tersebut, dan meminta semua pihak agar menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pasalnya, hal itu bisa membuat kesalahpahaman di masyarakat yang dapat memicu keresahan atau spekulasi tidak berdasar.
Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, program Transmigrasi harus berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah. Tidak ada penempatan transmigran baru dari luar Kalimantan Barat karena belum ada permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk Trans Karya Nusa atau pun Transmigrasi Lokal.
“Dari mana isunya? Siapa yang membawa isu itu, tolong dijelaskan. Kasihan masyarakat yang jadi korban. Jangan menyebarkan berita tidak benar, hoaks, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Anak buah AHY itu menjelaskan, bahwa Kementerian Transmigrasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saat ini fokus pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi, bukan pada penambahan jumlah penduduk yang ditempatkan.
Hal ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat yang ingin pembangunan lebih mengutamakan warga lokal dan sekitar.
Kebijakan tersebut juga searah dengan perubahan paradigma pembangunan transmigrasi nasional yang kini mengutamakan transformasi kawasan sebagai prioritas utama. Fokusnya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun pusat kehidupan yang tangguh dan mandiri.
Prinsip kolaborasi dengan tokoh adat, pemuda, dan simpul sosial menjadi dasar pendekatan baru transmigrasi.
Ia menyebut, revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat difokuskan pada tiga hal utama, pertama ialah rehabilitasi sarana dan prasarana, seperti perbaikan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat transmigran. Lalu ketiga, pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, industri kecil, serta penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan UMKM.
“Maka saya minta tolong, hentikan penyebaran informasi yang tidak jelas dan kabar hoaks soal transmigrasi. Malah ada demo dan saling saut-menyaut untuk isu yang tidak berdasar seperti ini. Kasihan masyarakat," katanya.
"Saya harap jangan mau dimainkan, jangan mau disulut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar perhatiannya kepada Kalbar,” tutup Herzaky. (Jau)
KALBARONLINE.com – Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu yang menyeruak terkait rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk ke Kalimantan Barat (Kalbar) yang memicu penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas dan pemuda.
Herzaky menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana perpindahan penduduk dari Jawa ke Kalbar yang belakangan menjadi polemik.
“Belum ada. Saya belum dengar adanya rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke Kalbar. Arahan Presiden Prabowo adalah melakukan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar tetap layak huni, produktif dan berkelanjutan,” ujar Herzaky kepada awak media.
Putra asal Kalbar itu bahkan balik bertanya, siapa pihak yang pertama kali menggulirkan isu tersebut, dan meminta semua pihak agar menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pasalnya, hal itu bisa membuat kesalahpahaman di masyarakat yang dapat memicu keresahan atau spekulasi tidak berdasar.
Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, program Transmigrasi harus berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah. Tidak ada penempatan transmigran baru dari luar Kalimantan Barat karena belum ada permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk Trans Karya Nusa atau pun Transmigrasi Lokal.
“Dari mana isunya? Siapa yang membawa isu itu, tolong dijelaskan. Kasihan masyarakat yang jadi korban. Jangan menyebarkan berita tidak benar, hoaks, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Anak buah AHY itu menjelaskan, bahwa Kementerian Transmigrasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saat ini fokus pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi, bukan pada penambahan jumlah penduduk yang ditempatkan.
Hal ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat yang ingin pembangunan lebih mengutamakan warga lokal dan sekitar.
Kebijakan tersebut juga searah dengan perubahan paradigma pembangunan transmigrasi nasional yang kini mengutamakan transformasi kawasan sebagai prioritas utama. Fokusnya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun pusat kehidupan yang tangguh dan mandiri.
Prinsip kolaborasi dengan tokoh adat, pemuda, dan simpul sosial menjadi dasar pendekatan baru transmigrasi.
Ia menyebut, revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat difokuskan pada tiga hal utama, pertama ialah rehabilitasi sarana dan prasarana, seperti perbaikan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat transmigran. Lalu ketiga, pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, industri kecil, serta penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan UMKM.
“Maka saya minta tolong, hentikan penyebaran informasi yang tidak jelas dan kabar hoaks soal transmigrasi. Malah ada demo dan saling saut-menyaut untuk isu yang tidak berdasar seperti ini. Kasihan masyarakat," katanya.
"Saya harap jangan mau dimainkan, jangan mau disulut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar perhatiannya kepada Kalbar,” tutup Herzaky. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini