Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Minggu, 31 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com - DPRD Kabupaten Ketapang melancarkan kritik keras terhadap PLN UP3 Ketapang yang menolak membuka data Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan alasan bukan kewenangan mereka.
Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri menilai, sikap PLN menutup-nutupi informasi sangat merugikan publik.
“Masyarakat dipaksa membayar pungutan resmi tiap bulan lewat tagihan listrik. Wajar jika mereka menuntut transparansi berapa yang terkumpul dan untuk apa digunakan,” tegasnya, Minggu (31/08/2025).
Ia menyoroti kontradiksi antara besarnya dana PPJ—yang tercatat Rp 26,6 miliar sepanjang 2024—dengan kondisi lapangan yang masih gelap gulita.
“Bayangkan, dana miliaran tiap tahun, tapi lampu jalan banyak mati. Jalan utama seperti R. Suprapto saja sudah dua bulan tidak menyala, apalagi desa-desa,” sindir Mia.
DPRD pun mendesak PLN dan Pemkab Ketapang membuka laporan PPJ secara rutin dan transparan.
“Kalau jurnalis saja ditolak, bagaimana dengan masyarakat? Publik jangan dibodohi. Transparansi itu wajib,” pungkasnya. (Adi LC)
KALBARONLINE.com - DPRD Kabupaten Ketapang melancarkan kritik keras terhadap PLN UP3 Ketapang yang menolak membuka data Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan alasan bukan kewenangan mereka.
Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri menilai, sikap PLN menutup-nutupi informasi sangat merugikan publik.
“Masyarakat dipaksa membayar pungutan resmi tiap bulan lewat tagihan listrik. Wajar jika mereka menuntut transparansi berapa yang terkumpul dan untuk apa digunakan,” tegasnya, Minggu (31/08/2025).
Ia menyoroti kontradiksi antara besarnya dana PPJ—yang tercatat Rp 26,6 miliar sepanjang 2024—dengan kondisi lapangan yang masih gelap gulita.
“Bayangkan, dana miliaran tiap tahun, tapi lampu jalan banyak mati. Jalan utama seperti R. Suprapto saja sudah dua bulan tidak menyala, apalagi desa-desa,” sindir Mia.
DPRD pun mendesak PLN dan Pemkab Ketapang membuka laporan PPJ secara rutin dan transparan.
“Kalau jurnalis saja ditolak, bagaimana dengan masyarakat? Publik jangan dibodohi. Transparansi itu wajib,” pungkasnya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini