Pontianak    

Rakor TKPKD, Bahasan Tekankan Data Akurat hingga Kolaborasi untuk Kikis Kemiskinan di Pontianak

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Jumat, 19 Desember 2025
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KALBARONLINE.com – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak bisa lagi dijalankan secara parsial atau sekadar seremonial. Diperlukan langkah yang terintegrasi, berbasis data akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).

Bahasan menegaskan, rakor TKPKD bukan hanya agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kemiskinan tidak hanya terkait persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup.

“Karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral,” tegas Bahasan.

Pada kesempatan itu, ia menyebut sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, pentingnya validitas dan pembaruan data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga persoalan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.

“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata. Kita harus bergerak ke arah transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” ungkapnya.

Karena itu, Pemkot Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan. Di antaranya pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar setiap intervensi program benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, penghapusan kemiskinan ekstrem juga diprioritaskan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem.

Di sektor ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, hingga fasilitasi akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR, dan dukungan dana sosial lainnya.

“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi harus berdaya dan mandiri,” kata Bahasan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat. Selain itu, tata kelola, monitoring, dan evaluasi program akan diperkuat dengan fokus pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.

Bahasan mengajak seluruh lembaga dan OPD yang terlibat untuk menyingkirkan ego sektoral, menghadirkan inovasi, dan menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.

“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya. (Red)

Artikel Selanjutnya
Sekda Amirullah: Operasi Pasar Murah Tekan Inflasi Daerah, Warga Pontianak Timur Antusias
Jumat, 19 Desember 2025
Artikel Sebelumnya
Mabes TNI AD Berikan Penghargaan Kampung Pancasila 2025
Jumat, 19 Desember 2025

Berita terkait