Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 29 Desember 2025 |
KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1350/NAKERTRAN/2025.
Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Kalimantan Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.054.552. Sementara itu, UMSP Kalbar ditetapkan untuk beberapa sektor, yakni sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri sebesar Rp 3.062.552, serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 3.108.007.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa penetapan UMP dan UMSP Kalbar 2026 secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
“Untuk UMP dan UMK tahun 2026, rata-rata semuanya mengalami kenaikan, meskipun tidak terlalu besar, namun mencapai sekitar 6,12 persen,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perusahaan di Kalimantan Barat wajib mematuhi ketentuan upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran gaji pekerja harus sesuai regulasi dan standar yang berlaku.
“Perusahaan wajib mengikuti ketentuan ini. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Pemprov Kalbar berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap menjaga stabilitas dan iklim usaha yang kondusif di daerah. (Lid)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1350/NAKERTRAN/2025.
Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Kalimantan Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.054.552. Sementara itu, UMSP Kalbar ditetapkan untuk beberapa sektor, yakni sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri sebesar Rp 3.062.552, serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 3.108.007.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa penetapan UMP dan UMSP Kalbar 2026 secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
“Untuk UMP dan UMK tahun 2026, rata-rata semuanya mengalami kenaikan, meskipun tidak terlalu besar, namun mencapai sekitar 6,12 persen,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perusahaan di Kalimantan Barat wajib mematuhi ketentuan upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran gaji pekerja harus sesuai regulasi dan standar yang berlaku.
“Perusahaan wajib mengikuti ketentuan ini. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Pemprov Kalbar berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap menjaga stabilitas dan iklim usaha yang kondusif di daerah. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini