Home Putar Musik di Restoran hingga Kafe, Pengelola Usaha di Kalbar Wajib Bayar Royalti Lewat LMKN
Pontianak    

Putar Musik di Restoran hingga Kafe, Pengelola Usaha di Kalbar Wajib Bayar Royalti Lewat LMKN

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Sabtu, 10 Januari 2026
Putar Musik di Restoran hingga Kafe, Pengelola Usaha di Kalbar Wajib Bayar Royalti Lewat LMKN
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KALBARONLINE.com – Pemerintah resmi mewajibkan pembayaran royalti atas pemutaran lagu atau musik di ruang publik komersial, seperti restoran, hotel, kafe, pub, hingga klub malam. Kewajiban tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025.

Menindaklanjuti aturan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan musik untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

“Setiap pengusaha harus mendaftarkan usahanya dan menginformasikan eksistensinya sesuai kategori bidang usaha yang dijalankan,” tegas Jonny saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (06/01/2026).

Bagi pelaku usaha yang baru beroperasi, pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui laman resmi LMKN di www.lmkn.id dengan membuat akun sebagai pemanfaat komersial.

Jonny menjelaskan, terdapat tiga klaster usaha dengan skema tarif royalti yang berbeda. Untuk usaha kuliner bermusik seperti restoran dan kafe, tarif royalti ditetapkan berdasarkan jumlah kursi.

“Royalti pencipta sebesar Rp60 ribu per kursi per tahun dan royalti hak terkait Rp60 ribu per kursi per tahun. Jadi totalnya Rp120 ribu per kursi per tahun,” jelasnya.

Sementara itu, untuk usaha pub dan bistro, penghitungan royalti didasarkan pada luas area usaha. Tarif royalti pencipta dan hak terkait masing-masing sebesar Rp180 ribu per meter persegi per tahun.

Adapun untuk diskotik dan klub malam, royalti pencipta dikenakan sebesar Rp250 ribu per meter persegi per tahun, sedangkan royalti hak terkait sebesar Rp180 ribu per meter persegi per tahun. Ketentuan ini merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengenaan tarif royalti.

Jonny menegaskan, seluruh pembayaran royalti dilakukan melalui satu pintu, yakni LMKN, yang selanjutnya mendistribusikannya kepada para pemegang hak cipta dan hak terkait.

“Distribusi dilakukan oleh LMKN, baik kepada pencipta yang tergabung dalam LMK maupun yang berada di luar negeri. Jadi meskipun menggunakan lagu asing, hak penciptanya tetap diberikan,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum berperan sebagai regulator dan pembina dalam sistem pengelolaan royalti. Selain menetapkan kebijakan, DJKI juga aktif melakukan sosialisasi agar pelaku usaha memahami kewajiban serta pentingnya perlindungan hak cipta.

Penerbitan surat edaran ini sekaligus memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia. (Red)

  • Tags:
  • Bagikan:
Pemkot Balikpapan Belajar Pelayanan Publik ke Pontianak
Artikel Selanjutnya
Pemkot Balikpapan Belajar Pelayanan Publik ke Pontianak
Jumat, 09 Januari 2026
Artikel Sebelumnya
Le Gita Cakes Ekspansi dari Toko Kue Legendaris ke Kafe, Spot Nongkrong Baru di Pontianak
Jumat, 09 Januari 2026
Le Gita Cakes Ekspansi dari Toko Kue Legendaris ke Kafe, Spot Nongkrong Baru di Pontianak

Berita terkait

Terbaru

Sabtu, 10 Januari 2026
Sedot Pasir di Sungai Pawan...
Sabtu, 10 Januari 2026
Le Gita Cakes Ekspansi dari...
Sabtu, 10 Januari 2026
Putar Musik di Restoran hingga...
Jumat, 09 Januari 2026
Pemkot Balikpapan Belajar Pelayanan Publik...
Jumat, 09 Januari 2026
Kenali Tanda Bahaya Saat Diabetesi...