Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
KALBARONLINE.com - DPRD Provinsi Kalimantan Barat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Kalbar Menggugat di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (26/02/2026). Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi dan berlangsung tertib serta kondusif.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh tiga pimpinan DPRD Kalbar, yakni Hadijah Fitriah, Prabasa Anantatur, dan Nofal Nofiendra, bersama Ketua Komisi I Zulfydar Zaidar Mochtar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi total program MBG, reformasi Polri, peningkatan kualitas pendidikan, hingga dorongan agar Pemerintah Provinsi Kalbar lebih serius meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Isu kesehatan dan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke komisi-komisi sesuai bidangnya untuk dibahas lebih lanjut melalui rapat kerja.
“Kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi secara baik dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD provinsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki lima komisi yang masing-masing membidangi persoalan berbeda, seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Karena itu, setiap aspirasi akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi.
Prabasa mencontohkan, persoalan pendidikan juga harus dilihat sesuai tanggung jawab pemerintah. Untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi.
Begitu juga dengan infrastruktur jalan. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten memiliki tanggung jawab berbeda, sehingga perlu dicek terlebih dahulu status kewenangannya sebelum ditindaklanjuti.
Ia juga menyinggung soal kondisi jalan Trans Kalimantan yang belakangan sering terjadi kecelakaan. Menurutnya, jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.
Selain itu, DPRD Kalbar juga mendukung langkah pemerintah provinsi dalam mempercepat perbaikan jalan rusak melalui sistem Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ), sehingga kerusakan tidak perlu menunggu waktu lama untuk diperbaiki.
Prabasa menambahkan, fokus pemerintah provinsi saat ini adalah peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai upaya mendorong kenaikan IPM di Kalbar.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Aspirasi yang masuk hari ini maupun sebelumnya tentu akan kami bahas dan tindak lanjuti bersama,” pungkasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com - DPRD Provinsi Kalimantan Barat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Kalbar Menggugat di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (26/02/2026). Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi dan berlangsung tertib serta kondusif.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh tiga pimpinan DPRD Kalbar, yakni Hadijah Fitriah, Prabasa Anantatur, dan Nofal Nofiendra, bersama Ketua Komisi I Zulfydar Zaidar Mochtar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi total program MBG, reformasi Polri, peningkatan kualitas pendidikan, hingga dorongan agar Pemerintah Provinsi Kalbar lebih serius meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Isu kesehatan dan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke komisi-komisi sesuai bidangnya untuk dibahas lebih lanjut melalui rapat kerja.
“Kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi secara baik dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD provinsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki lima komisi yang masing-masing membidangi persoalan berbeda, seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Karena itu, setiap aspirasi akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi.
Prabasa mencontohkan, persoalan pendidikan juga harus dilihat sesuai tanggung jawab pemerintah. Untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi.
Begitu juga dengan infrastruktur jalan. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten memiliki tanggung jawab berbeda, sehingga perlu dicek terlebih dahulu status kewenangannya sebelum ditindaklanjuti.
Ia juga menyinggung soal kondisi jalan Trans Kalimantan yang belakangan sering terjadi kecelakaan. Menurutnya, jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.
Selain itu, DPRD Kalbar juga mendukung langkah pemerintah provinsi dalam mempercepat perbaikan jalan rusak melalui sistem Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ), sehingga kerusakan tidak perlu menunggu waktu lama untuk diperbaiki.
Prabasa menambahkan, fokus pemerintah provinsi saat ini adalah peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai upaya mendorong kenaikan IPM di Kalbar.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Aspirasi yang masuk hari ini maupun sebelumnya tentu akan kami bahas dan tindak lanjuti bersama,” pungkasnya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
Warga Desa Gurung Geger, Sesosok Mayat Laki-Laki Ditemukan di Tepi Jalan Poros Seberuang
Jumat, 27 Februari 2026
Artikel Sebelumnya
Hanya Muncul Saat Ramadan, Gerobak Sotong Pangkong Berjejer Sepanjang Jalan Merdeka Pontianak
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
