Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 22 Januari 2026 |
KALBARONLINE.com – Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya di kawasan hutan, memiliki kompleksitas yang tinggi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid memetakan lima tipologi konflik agraria yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam upaya percepatan reforma agraria.
Dalam rapat bersama Pansus DPR RI, Rabu (21/01/2016), Nusron menjelaskan bahwa konflik sering terjadi akibat tumpang tindih antara tanah masyarakat dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, kawasan hutan milik KLHK, lahan transmigrasi, hingga Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).
"Penyelesaiannya melibatkan banyak pintu. Ada yang di bawah kewenangan kami di ATR/BPN, ada yang di Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Transmigrasi," jelasnya.
Nusron menegaskan, bahwa kementeriannya siap bergerak cepat melakukan penataan administrasi dan penerbitan sertipikat begitu status lahan sudah dinyatakan clean and clear dari kawasan hutan. Skema ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat yang secara fisik telah lama menguasai lahan namun terkendala status kawasan.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Ketua Tim Pansus DPR RI Siti Hediarti Soeharto serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, guna menyamakan persepsi dalam memangkas ego sektoral demi kesejahteraan rakyat. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya di kawasan hutan, memiliki kompleksitas yang tinggi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid memetakan lima tipologi konflik agraria yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam upaya percepatan reforma agraria.
Dalam rapat bersama Pansus DPR RI, Rabu (21/01/2016), Nusron menjelaskan bahwa konflik sering terjadi akibat tumpang tindih antara tanah masyarakat dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, kawasan hutan milik KLHK, lahan transmigrasi, hingga Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).
"Penyelesaiannya melibatkan banyak pintu. Ada yang di bawah kewenangan kami di ATR/BPN, ada yang di Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Transmigrasi," jelasnya.
Nusron menegaskan, bahwa kementeriannya siap bergerak cepat melakukan penataan administrasi dan penerbitan sertipikat begitu status lahan sudah dinyatakan clean and clear dari kawasan hutan. Skema ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat yang secara fisik telah lama menguasai lahan namun terkendala status kawasan.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Ketua Tim Pansus DPR RI Siti Hediarti Soeharto serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, guna menyamakan persepsi dalam memangkas ego sektoral demi kesejahteraan rakyat. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini