Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 15 September 2025 |
KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, dalam rangka pembinaan pencegahan dan penanganan sengketa, konflik, serta mafia tanah di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Khatulistiwa pada Senin, 15 September 2025.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Kalbar Mujahidin Maruf, didampingi jajaran terkait dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi penting bagi seluruh stakeholder pertanahan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi persoalan agraria yang masih sering muncul, mulai dari sengketa, konflik pertanahan, hingga praktik mafia tanah yang masih menjadi tantangan nasional maupun daerah.
Dalam pemaparannya, Hendra Gunawan menjelaskan berbagai strategi nasional yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk menanggulangi mafia tanah dan mencegah konflik pertanahan. Strategi tersebut mencakup penguatan digitalisasi layanan, penyempurnaan regulasi, peningkatan sistem pengawasan, hingga pembentukan gugus tugas bersama aparat penegak hukum. Upaya ini disebut menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pembinaan ini, ATR/BPN Kalimantan Barat diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di tingkat daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (Jau)
KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, dalam rangka pembinaan pencegahan dan penanganan sengketa, konflik, serta mafia tanah di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Khatulistiwa pada Senin, 15 September 2025.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Kalbar Mujahidin Maruf, didampingi jajaran terkait dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi penting bagi seluruh stakeholder pertanahan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi persoalan agraria yang masih sering muncul, mulai dari sengketa, konflik pertanahan, hingga praktik mafia tanah yang masih menjadi tantangan nasional maupun daerah.
Dalam pemaparannya, Hendra Gunawan menjelaskan berbagai strategi nasional yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk menanggulangi mafia tanah dan mencegah konflik pertanahan. Strategi tersebut mencakup penguatan digitalisasi layanan, penyempurnaan regulasi, peningkatan sistem pengawasan, hingga pembentukan gugus tugas bersama aparat penegak hukum. Upaya ini disebut menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pembinaan ini, ATR/BPN Kalimantan Barat diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di tingkat daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini