Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 26 Maret 2026 |
KALBARONLINE.com - Krisis air bersih di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, kini mulai menguras kantong warga. Meski sudah terpasang meteran resmi, distribusi air yang macet memaksa masyarakat merogoh kocek hingga Rp 800 ribu per bulan hanya untuk membeli air tangki demi kebutuhan dasar seperti mandi dan mencuci.
Salah seorang warga mengaku, dalam satu bulan dirinya sudah beberapa kali membeli air. Ironisnya, air yang dibeli pun digunakan secara terbatas karena mahalnya biaya.
“Bulan ini sudah empat kali saya beli air. Itu pun tidak dipakai untuk mencuci pakaian, hanya untuk mandi dan mencuci piring. Pakaian kami terpaksa laundry, dan biayanya juga hampir jutaan per bulan. Jadi penghasilan habis hanya untuk beli air dan laundry,” keluh Lestari.
Selain itu, dirinya juga menyoroti sistem jadwal buka-tutup aliran air yang dinilai tidak efektif. Meski telah mengikuti jadwal yang ditentukan, air kerap kali tetap tidak mengalir ke rumah-rumah warga.
“Katanya ada jadwal, tapi saat dibuka sesuai jadwal, air tetap tidak mengalir dengan alasan debit air kecil,” lanjutnya.
Permasalahan ini mulai dirasakan sejak pemasangan meteran air di sejumlah rumah warga yang dilakukan sekitar Desember 2025. Kebijakan tersebut diikuti dengan kewajiban pembayaran retribusi air sesuai peraturan daerah (Perda) yang berlaku.
Namun, harapan masyarakat agar pemasangan meteran dapat meningkatkan kualitas distribusi justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Warga mengaku pasokan air sering tidak mengalir, bahkan harus menggunakan mesin penyedot agar air bisa keluar dari pipa.
Yang lebih memprihatinkan, meteran air tetap berputar meski air tidak keluar dan hanya berisi angin. Hal ini membuat warga tetap dikenakan tagihan setiap bulan, meskipun tidak menikmati layanan air secara maksimal.
Sebelumnya salah seorang warga Desa Pangkalan Buton, Desi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia mengatakan, aliran air di rumahnya sering tidak mengalir meskipun telah menggunakan mesin penyedot.
“Air tidak mengalir, padahal sudah pakai mesin sedot. Di meterannya tetap mutar, padahal yang keluar cuma angin,” ujarnya.
Desi juga mengeluhkan tagihan air yang tetap tercatat setiap bulan meski pasokan tidak lancar. Ia berharap ada perbaikan dari pihak terkait, bahkan menyarankan agar meteran dicabut jika kondisi tidak kunjung membaik.
“Tagihan tiap bulan tetap ada. Tolong diperbaiki, atau kembalikan saja meterannya. Soalnya sebelumnya air tidak pernah bermasalah,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Dusun Simpang Empat, Desa Pangkalan Buton, Andi. Ia menyebut sebagian besar warga di wilayahnya mulai mengeluhkan kondisi tersebut sejak pemasangan meteran air.
Menurutnya, sekitar 70 persen warga di dusunnya mengalami hal serupa, yakni pasokan air yang jarang mengalir namun tetap dibebani tagihan rutin.
“Ada sekitar 70 persen warga mengeluhkan air yang jarang mengalir, tapi mereka tetap membayar tagihan setiap bulan,” jelas Andi.
Ia menambahkan, besaran tagihan yang harus dibayar warga bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp 400 ribu per bulan. Di sisi lain, warga juga harus menanggung biaya tambahan untuk listrik akibat penggunaan mesin penyedot air.
“Nominalnya berbeda-beda, ada yang sampai Rp 400 ribu. Selain bayar air, warga juga harus bayar listrik untuk menyedot air. Jadi pengeluaran bisa dua kali lipat setiap bulan,” pungkasnya.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi air bersih di wilayah tersebut, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani biaya tambahan yang tinggi. (Sans)
KALBARONLINE.com - Krisis air bersih di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, kini mulai menguras kantong warga. Meski sudah terpasang meteran resmi, distribusi air yang macet memaksa masyarakat merogoh kocek hingga Rp 800 ribu per bulan hanya untuk membeli air tangki demi kebutuhan dasar seperti mandi dan mencuci.
Salah seorang warga mengaku, dalam satu bulan dirinya sudah beberapa kali membeli air. Ironisnya, air yang dibeli pun digunakan secara terbatas karena mahalnya biaya.
“Bulan ini sudah empat kali saya beli air. Itu pun tidak dipakai untuk mencuci pakaian, hanya untuk mandi dan mencuci piring. Pakaian kami terpaksa laundry, dan biayanya juga hampir jutaan per bulan. Jadi penghasilan habis hanya untuk beli air dan laundry,” keluh Lestari.
Selain itu, dirinya juga menyoroti sistem jadwal buka-tutup aliran air yang dinilai tidak efektif. Meski telah mengikuti jadwal yang ditentukan, air kerap kali tetap tidak mengalir ke rumah-rumah warga.
“Katanya ada jadwal, tapi saat dibuka sesuai jadwal, air tetap tidak mengalir dengan alasan debit air kecil,” lanjutnya.
Permasalahan ini mulai dirasakan sejak pemasangan meteran air di sejumlah rumah warga yang dilakukan sekitar Desember 2025. Kebijakan tersebut diikuti dengan kewajiban pembayaran retribusi air sesuai peraturan daerah (Perda) yang berlaku.
Namun, harapan masyarakat agar pemasangan meteran dapat meningkatkan kualitas distribusi justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Warga mengaku pasokan air sering tidak mengalir, bahkan harus menggunakan mesin penyedot agar air bisa keluar dari pipa.
Yang lebih memprihatinkan, meteran air tetap berputar meski air tidak keluar dan hanya berisi angin. Hal ini membuat warga tetap dikenakan tagihan setiap bulan, meskipun tidak menikmati layanan air secara maksimal.
Sebelumnya salah seorang warga Desa Pangkalan Buton, Desi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia mengatakan, aliran air di rumahnya sering tidak mengalir meskipun telah menggunakan mesin penyedot.
“Air tidak mengalir, padahal sudah pakai mesin sedot. Di meterannya tetap mutar, padahal yang keluar cuma angin,” ujarnya.
Desi juga mengeluhkan tagihan air yang tetap tercatat setiap bulan meski pasokan tidak lancar. Ia berharap ada perbaikan dari pihak terkait, bahkan menyarankan agar meteran dicabut jika kondisi tidak kunjung membaik.
“Tagihan tiap bulan tetap ada. Tolong diperbaiki, atau kembalikan saja meterannya. Soalnya sebelumnya air tidak pernah bermasalah,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Dusun Simpang Empat, Desa Pangkalan Buton, Andi. Ia menyebut sebagian besar warga di wilayahnya mulai mengeluhkan kondisi tersebut sejak pemasangan meteran air.
Menurutnya, sekitar 70 persen warga di dusunnya mengalami hal serupa, yakni pasokan air yang jarang mengalir namun tetap dibebani tagihan rutin.
“Ada sekitar 70 persen warga mengeluhkan air yang jarang mengalir, tapi mereka tetap membayar tagihan setiap bulan,” jelas Andi.
Ia menambahkan, besaran tagihan yang harus dibayar warga bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp 400 ribu per bulan. Di sisi lain, warga juga harus menanggung biaya tambahan untuk listrik akibat penggunaan mesin penyedot air.
“Nominalnya berbeda-beda, ada yang sampai Rp 400 ribu. Selain bayar air, warga juga harus bayar listrik untuk menyedot air. Jadi pengeluaran bisa dua kali lipat setiap bulan,” pungkasnya.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi air bersih di wilayah tersebut, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani biaya tambahan yang tinggi. (Sans)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini