Home Dukung RUU Masyarakat Hukum Adat, Heri Mustamin: Tapi Harus Jelas
Pontianak    

Dukung RUU Masyarakat Hukum Adat, Heri Mustamin: Tapi Harus Jelas

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Tuesday, 16 June 2026
Dukung RUU Masyarakat Hukum Adat, Heri Mustamin: Tapi Harus Jelas
Heri Mustamin minta aturan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD ditunda karena dinilai memberatkan daerah (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memberikan kejelasan terkait definisi, batasan, hingga mekanisme penerapan hukum adat di Indonesia.

Heri menilai, meski keberadaan hukum adat telah diakui di Indonesia, penerapannya tidak dapat diberlakukan secara universal kepada seluruh masyarakat. Pasalnya, setiap daerah memiliki karakteristik adat istiadat yang berbeda-beda.

"Kalau kita bicara tentang hukum adat, ini adalah salah satu hukum yang sudah diakui keberadaannya di Indonesia. Tetapi kalau diberlakukan secara universal, itu bisa menimbulkan pertentangan. Saya setuju kalau nanti ada undang-undang yang mengatur bangunan hukum adat itu seperti apa," kata Heri saat ditemui, Selasa (16/6/2026).

Menurut Heri, hukum adat seharusnya berlaku bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan adat tertentu dan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

"Kalau seseorang datang ke suatu lingkungan dan dia melanggar adat, saya pikir wajar kalau dikenakan sanksi adat. Tapi jangan sampai hukum adat diberlakukan secara universal kepada semua orang," ujarnya.

Ia menjelaskan, hukum adat memiliki karakter yang berbeda dengan hukum agama. Jika hukum agama berlandaskan kitab suci, maka hukum adat lahir dari kebiasaan, nilai, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, Heri menilai keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat dapat menjadi payung hukum yang memperjelas definisi, fungsi, serta ruang lingkup penerapan hukum adat di berbagai daerah.

"Supaya tidak sembarangan orang menerapkan adat istiadatnya kepada orang yang memang tidak layak dikenakan hukum adat tersebut," ucapnya.

Sebagai contoh, Heri mengatakan seseorang yang datang ke suatu daerah dan melanggar aturan adat setempat dapat dikenakan sanksi adat. Namun, hukum adat dari satu wilayah tidak dapat diterapkan kepada masyarakat di wilayah lain.

"Kalau saya berada di Pontianak, tidak mungkin hukum adat yang ada di Sintang diberlakukan kepada saya. Begitu juga sebaliknya," katanya.

Heri juga menyoroti besarnya keragaman adat istiadat di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat yang dihuni berbagai suku dan komunitas adat. Bahkan di internal masyarakat Dayak sendiri, terdapat beragam bentuk hukum adat dan tata cara penyelesaian adat yang berbeda-beda.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses klasifikasi dan kodifikasi hukum adat menjadi penting agar dapat ditentukan adat mana yang memiliki konsekuensi hukum serta bagaimana mekanisme penerapan sanksinya.

Selain itu, Heri menegaskan bahwa penerapan hukum adat di Indonesia harus tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

"Yang paling penting, hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum positif yang berlaku di Indonesia," tutupnya. (Lid)

  • Tags:
    DPRD Kalbar Heri Mustamin RUU Masyarakat Hukum Adat
  • Bagikan:
Hujan Deras dan Air Pasang Rendam Sejumlah Wilayah di Pontianak, Aktivitas Warga Terganggu
Artikel Selanjutnya
Hujan Deras dan Air Pasang Rendam Sejumlah Wilayah di Pontianak, Aktivitas Warga Terganggu
Tuesday, 16 June 2026
Artikel Sebelumnya
Petinju Muda Kubu Raya Irnanda Firmanda Tembus Pelatnas, Bidik Prestasi di Asian Boxing U-19 dan U-23
Tuesday, 16 June 2026
Petinju Muda Kubu Raya Irnanda Firmanda Tembus Pelatnas, Bidik Prestasi di Asian Boxing U-19 dan U-23

Berita terkait

Terbaru

Tuesday, 04 August 2026
Mengenang Jejak Perjuangan Kemerdekaan dari...
Tuesday, 04 August 2026
139 Ribu Warga Kalbar Masih...
Tuesday, 04 August 2026
Ide Komunitas Pontianak Bisa Masuk...
Tuesday, 04 August 2026
Sekda Melawi Tegaskan Zero Tolerance,...
Tuesday, 04 August 2026
Antisipasi Karhutla, DLHK Kalbar Distribusikan...