Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengatakan kerja sama dan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Kerja sama dan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci utama. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu ke depan," ungkapnya.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kapuas Hulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi, Wakil Ketua I DPRD Abdul Hamid, dan Wakil Ketua II DPRD Kapuas Hulu Topan Ali Akbar tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. (Haq)
KALBARONLINE.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengatakan kerja sama dan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Kerja sama dan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci utama. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu ke depan," ungkapnya.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kapuas Hulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi, Wakil Ketua I DPRD Abdul Hamid, dan Wakil Ketua II DPRD Kapuas Hulu Topan Ali Akbar tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. (Haq)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Seluruh Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD Kalbar 2021 jadi Perda
Tuesday, 24 November 2020
Seluruh Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD Kalbar 2021 jadi Perda
Tuesday, 24 November 2020
Seluruh Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD Sekadau 2021 jadi Perda, Berikut Jumlahnya
Monday, 30 November 2020
Seluruh Fraksi DPRD Ketapang Setujui Raperda APBD 2021 Jadi Perda
Tuesday, 01 December 2020
Bahasan Apresiasi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak Terhadap Raperda APBD 2026
Tuesday, 04 November 2025
Ini Jawaban Wali Kota Pontianak Terkait Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Raperda APBD 2026
Wednesday, 05 November 2025
Fraksi DPRD Kapuas Hulu Setujui Tiga Raperda Disahkan Jadi Perda
Friday, 31 January 2025
Tok! DPRD Ketapang Setujui Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021
Tuesday, 21 June 2022
Dewan Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD Kapuas Hulu 2020 Dengan Berbagai Catatan
Wednesday, 07 July 2021
Tujuh Fraksi DPRD Ketapang Setujui 10 Raperda Jadi Perda
Sunday, 15 November 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
