Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di ruang sidang DPRD, Selasa (14/7/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi agenda awal Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi, rapat konsultasi legislatif dan eksekutif, hingga pendapat akhir fraksi serta penandatanganan persetujuan bersama.
Dalam pidatonya, Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Bupati juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan," ujar Fransiskus Diaan.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,742 triliun atau 96,91 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,646 triliun atau 91,28 persen.
Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101,686 miliar.
Fransiskus Diaan berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat berjalan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu," kata Fransiskus Diaan. (Haq)
KALBARONLINE.com – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di ruang sidang DPRD, Selasa (14/7/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi agenda awal Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi, rapat konsultasi legislatif dan eksekutif, hingga pendapat akhir fraksi serta penandatanganan persetujuan bersama.
Dalam pidatonya, Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Bupati juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan," ujar Fransiskus Diaan.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,742 triliun atau 96,91 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,646 triliun atau 91,28 persen.
Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101,686 miliar.
Fransiskus Diaan berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat berjalan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu," kata Fransiskus Diaan. (Haq)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Volume APBD Pontianak Alami Penurunan dari Rp1,91 triliun Jadi Rp1,84 Triliun
Thursday, 19 August 2021
Volume APBD Pontianak Alami Penurunan dari Rp1,91 triliun Jadi Rp1,84 Triliun
Thursday, 19 August 2021
Bupati Sis Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kapuas Hulu 2020
Monday, 28 June 2021
APBD 2020, Pemkot Pontianak Targetkan Pendapatan Rp1,89 triliun
Wednesday, 13 November 2019
Bupati Martin Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Ketapang 2020
Tuesday, 22 June 2021
Sekda Ketapang Wakili Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022
Wednesday, 07 June 2023
Bupati Ketapang Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
Tuesday, 11 June 2024
Pj Wako Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023
Monday, 24 June 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
