KALBARONLINE.com - Di saat ribuan warga berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan Salat Istisqa dan memohon turunnya hujan di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan justru berada di Kabupaten Landak.
Ria Norsan diketahui membuka kegiatan Gema Membangun Desa (GMD) ke-4 di Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Sabtu (29/8/2026). Ia didampingi istrinya, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Hj. Erlina Ria Norsan, serta Bupati Landak Karolin Margret Natasa.
Agenda tersebut berlangsung pada hari yang sama dengan Salat Istisqa yang digelar MUI Kalimantan Barat bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar, Rektor IAIN Pontianak, Kanwil Kementerian Agama Kalbar, serta Imam Besar Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
Ribuan masyarakat mengikuti Salat Istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan setelah kemarau panjang yang turut memperburuk kondisi kabut asap di Kalimantan Barat.
Sejumlah jemaah bahkan terlihat mengenakan masker saat mengikuti rangkaian ibadah karena kualitas udara di Pontianak masih dipenuhi kabut asap.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut kondisi kabut asap di Kota Pontianak telah memasuki kondisi darurat. Berdasarkan pemantauan pemerintah kota, kualitas udara disebut berada pada kategori berbahaya selama beberapa hari terakhir.
Di tengah situasi tersebut, Ria Norsan memilih menjalankan agenda GMD di Desa Serimbu. Dalam kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadirkan sejumlah layanan publik, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan pajak kendaraan, administrasi kependudukan, sunatan massal, pasar murah hingga layanan bagi pelaku UMKM.
Ria Norsan menyebut GMD sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus mendengarkan kebutuhan warga secara langsung.
“Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa ini meliputi pelayanan publik, kunjungan lapangan, dialog pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat,” kata Ria Norsan.
Namun, pelaksanaan GMD di tingkat desa dengan melibatkan rombongan besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi kegiatan.
Dalam agenda tersebut, Ria Norsan tidak hanya didampingi istrinya selaku Ketua TP PKK Kalbar yang juga Bupati Mempawah, tetapi juga dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
GMD memang merupakan program yang digagas pemerintahan Ria Norsan. Namun, ketika kegiatan pelayanan pemerintah provinsi dilaksanakan di tingkat desa dengan cakupan masyarakat yang relatif terbatas, muncul pertanyaan apakah pengerahan rombongan besar pejabat provinsi sebanding dengan manfaat pelayanan yang diterima masyarakat.
Terlebih, mobilisasi gubernur, Ketua TP PKK, serta para kepala OPD tentu berkaitan dengan kebutuhan perjalanan dan operasional kegiatan. Karena itu, aspek efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi relevan untuk dipertanyakan, terutama ketika Kalimantan Barat sedang menghadapi situasi karhutla dan kabut asap. Belum lagi bicara efisiensi anggaran.
Secara kewenangan, pemerintahan desa berada dalam lingkup pemerintah kabupaten. Sementara pemerintah provinsi memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas. Karena itu, pelaksanaan program pelayanan provinsi di tingkat kabupaten dengan cakupan masyarakat yang lebih besar juga menjadi hal yang layak dipertimbangkan.
Di sisi lain, ketidakhadiran Ria Norsan dalam Salat Istisqa menjadi perhatian karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang semakin memburuk.
Salat Istisqa bukan sekadar kegiatan seremonial. Ribuan warga datang untuk bermunajat dan memohon hujan setelah kemarau panjang yang turut memperparah kabut asap akibat karhutla.
Kehadiran Gubernur Kalbar dalam momentum tersebut sejatinya dapat menjadi simbol empati pemerintah provinsi terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak kabut asap. Apalagi Gubernur merupakan salah satu pemimpin daerah yang memiliki peran penting dalam penanganan kondisi darurat di Kalimantan Barat.
KALBARONLINE.com telah mencoba mengonfirmasi alasan ketidakhadiran Ria Norsan dalam Salat Istisqa kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum mendapatkan respons.
Bukan hanya pada Salat Istisqa, sehari sebelumnya, Jumat (28/8/2026), Ria Norsan juga tidak terlihat dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla yang berlangsung di Ruang VIP Pemda Bandara Supadio Pontianak.
Rakor tersebut dihadiri Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Pangdam XII/Tanjungpura, Komandan Kodaeral XII Pontianak, Komandan Lanud Supadio, serta sejumlah pejabat terkait penanganan karhutla.
Dalam rapat tersebut dibahas evaluasi situasi terkini karhutla serta kebutuhan sarana dan prasarana di lapangan, terutama untuk wilayah Ketapang dan sejumlah kabupaten terdampak lainnya.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menyatakan kesiapan memperkuat penanganan darurat dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana mendesak yang diajukan daerah, termasuk pompa air, sarana komunikasi, serta alat pelindung diri.
Rakor juga membahas dukungan internasional. Pemerintah Jepang disebut berencana mengirimkan pesawat atau helikopter berkemampuan water-bombing untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla di Kalimantan Barat.
Rangkaian agenda tersebut menempatkan ketidakhadiran Ria Norsan di tengah warga yang melaksanakan Salat Istisqa sebagai sorotan. Ketika masyarakat bermunajat memohon hujan di tengah kabut asap, Gubernur Kalbar justru menjalankan agenda GMD di Kabupaten Landak.
Di tengah kondisi karhutla dan kabut asap yang membutuhkan perhatian bersama, pilihan agenda tersebut menjadi pertanyaan tersendiri mengenai prioritas pemerintah provinsi. (*)
