Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 29 Agustus 2017 |
KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra, Suriansyah mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan 2013-2018.
“Kami akan pelajari berdasarkan RTDND apakah data LKPJ yang disampaikan sudah sesuai atau tidak. Kemudian apakah yang tidak tercapai dari RTDND itu berdasarkan pidato tadi,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.
Setelah itu, kemudian Pansus akan membuat beberapa rekomendasi dan catatan terhadap hal-hal yang belum maksimal dirasakan masyarakat.
“Misalnya harga komoditi karet dan kelapa sawit yang masih sangat rendah. Kemudian terlambatnya pemerintah membangun pelabuhan ekspor yang berakibat pada pajak ekspor dari kelapa sawit tidak kita dapatkan malah didapatkan pelabuhan di luar Kalbar,” ungkapnya.
Selain itu, masih banyak hal lagi misalnya tingkat pelayanan kesehatan masyarakat yang masih belum memuaskan. Pendidikan masih belum memuaskan karena pendidikan di Kalbar masih enam persen artinya setingkat SMP.
Selain itu juga dari sudut harga pembelian pemerintah terhadap komoditi pangan masih rendah. Padahal harga produksi di Kalbar masih tinggi akibat infrastruktur yang masih belum memadai.
Harga eceran tertinggi beberapa produk seperti BBM yang di daerah pedalaman bisa mencapai 25 ribu perliter.
“Hal-hal inilah yang nanti akan kami soroti untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi Gubernur yang akan datang,” tandasnya. (Fai)
KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra, Suriansyah mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan 2013-2018.
“Kami akan pelajari berdasarkan RTDND apakah data LKPJ yang disampaikan sudah sesuai atau tidak. Kemudian apakah yang tidak tercapai dari RTDND itu berdasarkan pidato tadi,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.
Setelah itu, kemudian Pansus akan membuat beberapa rekomendasi dan catatan terhadap hal-hal yang belum maksimal dirasakan masyarakat.
“Misalnya harga komoditi karet dan kelapa sawit yang masih sangat rendah. Kemudian terlambatnya pemerintah membangun pelabuhan ekspor yang berakibat pada pajak ekspor dari kelapa sawit tidak kita dapatkan malah didapatkan pelabuhan di luar Kalbar,” ungkapnya.
Selain itu, masih banyak hal lagi misalnya tingkat pelayanan kesehatan masyarakat yang masih belum memuaskan. Pendidikan masih belum memuaskan karena pendidikan di Kalbar masih enam persen artinya setingkat SMP.
Selain itu juga dari sudut harga pembelian pemerintah terhadap komoditi pangan masih rendah. Padahal harga produksi di Kalbar masih tinggi akibat infrastruktur yang masih belum memadai.
Harga eceran tertinggi beberapa produk seperti BBM yang di daerah pedalaman bisa mencapai 25 ribu perliter.
“Hal-hal inilah yang nanti akan kami soroti untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi Gubernur yang akan datang,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini