Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 18 Oktober 2017 |
KalbarOnline, Ketapang – Bangunan walet di Kalimantan Barat beberapa tahun terakhir semakin menjamur, tak terkecuali Kabupaten Ketapang.
Oleh karena itu, pengusaha atau pemilik rumah walet diminta dan harus memenuhi kewajiban usahanya seperti membayar pajak dan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Junaidi Sp., M.Si.
Ia mengatakan bahwa sebagai pengusaha sarang burung walet tentu legalitas bangunan sangat diperlukan untuk membuktikan dan membenarkan bukti kepemilikan.
“Saya tekankan seluruh pengusaha burung walet yang ada di Kabupaten Ketapang memiliki IMB dan wajib membayar pajak. Kita boleh usaha, namun jangan melalaikan kewajiban yang sudah mutlak berlaku di dalam peraturan,” tegasnya.
Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketapang, usaha sarang burung walet memang cukup banyak ditekuni oleh masyarakat yang ada di 20 Keacamatan Ketapang.
Untuk itu, dirinya berharap agar semua pengusaha burung walet baik yang ada di Kota Ketapang maupun di Kecamatan menyadari akan kewajibannya.
Meski demikian, apabila didapati pengusaha burung walet yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dirinya mendukung penuh sanksi yang akan diberlakukan oleh Dinas terkait untuk menertibkannya.
“Kita kan, menginginkan Kabupaten Keatapang agar kedepan lebih maju dan selalu lebih maju. Semoga saja seluruh pengusaha dan pemilik rumah walet bisa komitmen dengan kewajibannya,” asanya. (Adi LC)
KalbarOnline, Ketapang – Bangunan walet di Kalimantan Barat beberapa tahun terakhir semakin menjamur, tak terkecuali Kabupaten Ketapang.
Oleh karena itu, pengusaha atau pemilik rumah walet diminta dan harus memenuhi kewajiban usahanya seperti membayar pajak dan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Junaidi Sp., M.Si.
Ia mengatakan bahwa sebagai pengusaha sarang burung walet tentu legalitas bangunan sangat diperlukan untuk membuktikan dan membenarkan bukti kepemilikan.
“Saya tekankan seluruh pengusaha burung walet yang ada di Kabupaten Ketapang memiliki IMB dan wajib membayar pajak. Kita boleh usaha, namun jangan melalaikan kewajiban yang sudah mutlak berlaku di dalam peraturan,” tegasnya.
Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketapang, usaha sarang burung walet memang cukup banyak ditekuni oleh masyarakat yang ada di 20 Keacamatan Ketapang.
Untuk itu, dirinya berharap agar semua pengusaha burung walet baik yang ada di Kota Ketapang maupun di Kecamatan menyadari akan kewajibannya.
Meski demikian, apabila didapati pengusaha burung walet yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dirinya mendukung penuh sanksi yang akan diberlakukan oleh Dinas terkait untuk menertibkannya.
“Kita kan, menginginkan Kabupaten Keatapang agar kedepan lebih maju dan selalu lebih maju. Semoga saja seluruh pengusaha dan pemilik rumah walet bisa komitmen dengan kewajibannya,” asanya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini