Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 15 Desember 2017 |
KalbarOnline, Pontianak – Pokja Rumah Demokrasi Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Polda Kalbar mengusut tuntas penyalahgunaan data identitas (KTP) warga untuk pencalonan di pilkada.
Ketua Umum Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainudin Kismit melihat ada indikasi jual beli data kependudukan untuk meloloskan verifikasi bagi bakal calon kepala daerah. Sehingga cita-cita demokrasi yang diinginkan akan tercederai jika banyak pelanggaran terjadi.
“Cek siapa saja yang menjadi mafia ini, jika ingin demokrasi di Kalbar benar-benar ingin sehat,” ujarnya seperti dilansir dari RMOLKalbar, Kamis (14/12).
Menurut Zainudin, pihaknya mendapat laporan masyarakat tentang pencatutan KTP yang digunakan untuk melengkapi syarat pencalonan pilkada sering terjadi di Kalbar.
“Penyalahgunaan yang dimaksud banyak kita temukan KTP warga yang ganda. Lebih parah lagi KTP tersebut ketika verifikasi di KPU ada tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui jika KTP dan namanya dimasukkan ke dalam form dukungan, sedangkan warga tidak merasa memberikan dukungan kepada bakal calon tersebut,” terangnya.
“Termasuk ada KTP penyelenggara yang dicantumkan tanpa sepengetahuan mereka. Ini merupakan tindakan-tindakan yang merusak demokrasi,” timpal Zainudin.
Maka dari itu, ia mendorong KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi faktual data dengan memanggil kordinator tim sukses yang mengurusi pengumpulan dukungan bakal calon dari penyelenggara ke lokasi dan rumah warga. Sehingga diketahui jelas valid atau tidak data tersebut.
“Kita juga meminta kepada masyarakat yang merasa KTP dan identitasnya dicatut untuk melaporkan ke panwas di masing-masing daerah pemilihan agar segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Fai)
KalbarOnline, Pontianak – Pokja Rumah Demokrasi Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Polda Kalbar mengusut tuntas penyalahgunaan data identitas (KTP) warga untuk pencalonan di pilkada.
Ketua Umum Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainudin Kismit melihat ada indikasi jual beli data kependudukan untuk meloloskan verifikasi bagi bakal calon kepala daerah. Sehingga cita-cita demokrasi yang diinginkan akan tercederai jika banyak pelanggaran terjadi.
“Cek siapa saja yang menjadi mafia ini, jika ingin demokrasi di Kalbar benar-benar ingin sehat,” ujarnya seperti dilansir dari RMOLKalbar, Kamis (14/12).
Menurut Zainudin, pihaknya mendapat laporan masyarakat tentang pencatutan KTP yang digunakan untuk melengkapi syarat pencalonan pilkada sering terjadi di Kalbar.
“Penyalahgunaan yang dimaksud banyak kita temukan KTP warga yang ganda. Lebih parah lagi KTP tersebut ketika verifikasi di KPU ada tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui jika KTP dan namanya dimasukkan ke dalam form dukungan, sedangkan warga tidak merasa memberikan dukungan kepada bakal calon tersebut,” terangnya.
“Termasuk ada KTP penyelenggara yang dicantumkan tanpa sepengetahuan mereka. Ini merupakan tindakan-tindakan yang merusak demokrasi,” timpal Zainudin.
Maka dari itu, ia mendorong KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi faktual data dengan memanggil kordinator tim sukses yang mengurusi pengumpulan dukungan bakal calon dari penyelenggara ke lokasi dan rumah warga. Sehingga diketahui jelas valid atau tidak data tersebut.
“Kita juga meminta kepada masyarakat yang merasa KTP dan identitasnya dicatut untuk melaporkan ke panwas di masing-masing daerah pemilihan agar segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini