Investasi pabrik
pengolahan limbah sawit jadi biodiesel
KalbarOnline,
Pontianak – Dua perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG yang juga
bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak segera berinvestasi dan
mengembangkan hilirisasi perkebunan kelapa sawit di Kalbar.
“Perusahaan yang masing-masing bergerak di industri otomotif
dan elektronik tersebut berniat membangun pabrik pengolahan limbah tandan sawit
menjadi biodiesel,” ujar Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Thamrin
Usman, saat ditemui di Pendopo Gubernur Kalbar, baru-baru ini.
Demikian dilansir dari Antara Kalbar.
Thamrin menjelaskan bahwa investor Korea Selatan tersebut
sangat serius untuk membangun pabrik pengolahan biodiesel dari limbah sawit di
Kalbar.
“Sebagai tahap awal akan dilakukan terlebih dahulu riset dan
uji kelayakan. Universitas Tanjungpura dipercaya dan kerjasamanya menjadi tim
riset," kata dia.
Menurutnya investasi awal yang disiapkan sebesar Rp500
miliar. Namun apabila berhasil, akan ditambah lagi untuk perluasan area pabrik
dan mesin produksi.
Tahap pertama kerja sama ini berupa ‘oil recovery’ berdurasi
satu tahun dengan masa kerja sama selama lima tahun.
“Berhubung ini adalah pabrik maka lahan yang dibutuhkan
tidak terlalu besar. Investor butuh sekitar 2,5 hektare untuk pabrik
berkapasitas produksi 150 ribu ton biodiesel per tahun. Namun ke depan bisa
diperluas menjadi 25 hektare, untuk menghasilkan produksi 1,5 juta ton per
hari,” kata dia.
Thamrin menyebut investor Korea ingin memaksimalkan potensi
SDM lokal. Oleh sebab itu, kerja sama yang diambil adalah kerja sama segitiga,
melibatkan investor, Universitas Tanjungpura dan pemerintah.
“Pabrik ini butuh banyak sekali pekerja lokal. Untuk tenaga
ahli dari Universitas Tanjungpura saja, mereka akan menyerap 300-an orang,”
jelasnya.
Sementara itu, Yoo M dari perwakilan perusahaan Korea
Selatan menyebut bahwa pihaknya sudah memiliki teknologi tinggi dalam mengubah
limbah sangat jelek menjadi biodiesel yang ramah lingkungan.
“Apabila hal ini bisa ditingkatkan menjadi skala industri, maka
masalah lingkungan dari limbah sawit serta keluhan mahalnya bahan baku untuk
biodiesel dapat teratasi secara bersamaan,” tukasnya.
Menurutnya jika proyek ke depan berjalan maka dapat diklaim
sebagai program sawit bersih. Hal itu bisa menjadi kampanye kepada masyarakat
dunia bahwa industri sawit di Kalbar ramah lingkungan.
“Dengan demikian dapat terhindar dari embargo dari
negara-negara konsumen baik di Eropa maupun Amerika dan Jepang,” papar dia.
Dapat sambutan baik
dari Gubernur Sutarmidji
Sutarmidji menyambut baik investasi tersebut. Orang nomor
satu di Kalbar ini mengatakan bahwa industri hilir ini sesuai dengan kebutuhan
Indonesia masa sekarang. Pemerintah Pusat, lanjut dia, sudah mewajibkan
pencampuran solar dengan 20 persen biodiesel dari sawit atau B20. Selain itu,
teknologi yang dibawa oleh Korea ini sangat ramah lingkungan. Sebab, bahan
bakunya menggunakan limbah paling akhir dari pengolahan CPO.
“Ini menjadi isu dunia juga, tentang emisi rumah kaca dari
gas metan limbah sawit. Bahan baku yang akan mereka gunakan adalah limbah sawit
ini. Sehingga limbah kita bisa diolah disini dan dijadikan produk bernilai
tambah. Apalagi menjadi biodiesel untuk menjawab kebutuhan energi tentu kita akan
mempelopori ini,” tukasnya.
Selain mampu menyerap tenaga kerja lokal yang besar,
produksi yang dihasilkan pun sangat besar, yakni 1,5 juta ton per tahun.
Sebab, selain untuk kebutuhan domestik, biodiesel ini nantinya
juga akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan internasional. Apalagi kebutuhan
dunia terhadap bahan bakar non-fosil menjadi topik dunia pada hari ini.
“Saya yakin ini bisa menjawab hal itu. Bagaimana selain
limbah sawit bisa diolah jadi biodiesel dan tidak menjadi gas metan. Lalu
diekspor ke Eropa,” ujarnya.
Sutarmidji juga menegaskan akan mempercepat perizinan di
tingkat provinsi bagi investasi semacam ini. Mengenai lokasi, rencananya akan
ditempatkan di Kabupaten Kubu Raya sebab kawasan ini dekat dengan pelabuhan dan
bandara. Selain itu Kubu Raya bisa ditetapkan sebagai kawasan agro-industri
yang cocok untuk pengolahan hasil produk perkebunan.
“Tekad saya menjadikan Kalbar sebagai provinsi dengan
pelayanan tercepat dan terbaik di Indonesia. Ini sudah dibuktikan saat saya
memimpin Pontianak. Sejauh investasi itu menguntungkan daerah dan masyarakat,
serta transparan tentu tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan izin. Kami
minta permintaan ini diajukan tertulis dan akan kami jawab dengan tertulis juga,”
tandasnya. (Fai)
