Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 22 September 2018 |
Seluruh OPD Teken
Komitmen
KalbarOnline,
Pontianak – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menandatangani komitmen dalam rangka
persiapan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP) di ruang rapat Wali Kota Pontianak, Jumat (21/9/2018).
Sebelum penandatanganan, digelar rapat koordinasi (rakor)
SAKIP. Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rakor ini untuk
memastikan bahwa Kota Pontianak siap dievaluasi SAKIP-nya.
“Kita sudah dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan nilai SAKIP BB, artinya
sudah sangat baik. Tidak banyak kabupaten/kota yang mendapat nilai BB,”
ujarnya.
Ditambahkannya, pihak Kemenpan akan melakukan evaluasi
terhadap 20 OPD yang menjadi sampling pemeriksaan.
“Harapan kita rakor ini untuk memacu, melihat dan memonitor
laporan SAKIP di masing-masing OPD. Mudah-mudahan ini bisa meningkat,”
harapnya.
Edi menilai, SAKIP merupakan hal yang sangat penting dalam
tata kelola pemerintahan sebab dengan nilai SAKIP yang baik, banyak manfaat
yang bisa diperoleh. Manfaatnya yakni, pertama adalah efisiensi dari anggaran
itu sendiri dan kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan.
Dijelaskannya, SAKIP merupakan penjabaran dari laporan
kinerja masing-masing OPD dalam mengimplementasikan program-program yang
dimulai dari visi misi, rencana program jangka menengah, maupun program-program
lainnya.
“Semua itu tertuang dalam kegiatan, misalnya program proyek
pembangunan atau pengadaan,” pungkasnya. (jim)
Seluruh OPD Teken
Komitmen
KalbarOnline,
Pontianak – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menandatangani komitmen dalam rangka
persiapan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP) di ruang rapat Wali Kota Pontianak, Jumat (21/9/2018).
Sebelum penandatanganan, digelar rapat koordinasi (rakor)
SAKIP. Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rakor ini untuk
memastikan bahwa Kota Pontianak siap dievaluasi SAKIP-nya.
“Kita sudah dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan nilai SAKIP BB, artinya
sudah sangat baik. Tidak banyak kabupaten/kota yang mendapat nilai BB,”
ujarnya.
Ditambahkannya, pihak Kemenpan akan melakukan evaluasi
terhadap 20 OPD yang menjadi sampling pemeriksaan.
“Harapan kita rakor ini untuk memacu, melihat dan memonitor
laporan SAKIP di masing-masing OPD. Mudah-mudahan ini bisa meningkat,”
harapnya.
Edi menilai, SAKIP merupakan hal yang sangat penting dalam
tata kelola pemerintahan sebab dengan nilai SAKIP yang baik, banyak manfaat
yang bisa diperoleh. Manfaatnya yakni, pertama adalah efisiensi dari anggaran
itu sendiri dan kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan.
Dijelaskannya, SAKIP merupakan penjabaran dari laporan
kinerja masing-masing OPD dalam mengimplementasikan program-program yang
dimulai dari visi misi, rencana program jangka menengah, maupun program-program
lainnya.
“Semua itu tertuang dalam kegiatan, misalnya program proyek
pembangunan atau pengadaan,” pungkasnya. (jim)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini