Pontianak

Kisruh Gubernur VS Sekda, Forkom Sahabat Hati Kalbar: Sebaiknya M Zeet Mundur Baik-baik

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 02 Oktober 2018

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline, Pontianak – Muncul lagi persoalan yang menghambat

kinerja Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Sebelumnya,

Sutarmidji menunda penandatanganan rancangan APBD 2019 dikarenakan program yang

dimuat didalamnya tidak sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalbar terpilih, sebab sewaktu penyusunan APBD 2019 tersebut disinyalir Ketua

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie dan

jajaran tak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur terpilih.

Sikap mantan

Wali Kota Pontianak dua periode ini pun mendapat dukungan banyak pihak baik masyarakat

maupun kalangan akademisi terkait langkahnya yang enggan menandatangani APBD untuk

di bahas lebih lanjut.

Hal serupa kembali

terjadi, setelah sejumlah fraksi DPRD Kalbar yakni Demokrat, PDIP dan Gerindra

menolak pembahasan APBD-P dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda dengan

dalih takut produk yang dihasilkan cacat hukum, sehingga pembahasan harus

dilakukan Sekda definitif selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sementara

sejumlah fraksi lainnya berupaya agar pembahasan dilanjutkan tanpa Sekda

definitif.

Menanggapi

hal ini, Forum Komunikasi Sahabat Hati Kalimantan Barat menegaskan agar M Zeet

segera mundur dari jabatan Sekda dan segera berkomunikasi ke Mendagri.

“Jangan memaksakan kehendak, lebih baik dari sekelas M Zeet itu banyak, kecuali tidak ada orang lain lagi bisalah sebagai Sekda terpaksa, jadi jangan mengajarkan generasi kita ke arah yang tidak baik. Apalagi sampai tidak terima dan melaporkan ke KASN. Kerja itu harus pakai hati supaya bisa merasakan dan terasa, kan sudah terbukti kinerjanya kurang maksimal selama ini, buktinya APBD Kalbar defisit sampai diatas 10 persen saja dibiarkan, padahal itu riskan dengan kondisi keuangan daerah. Bukan hanya itu saja tapi juga melanggar aturan yang di bolehkan itu menurut Undang-undang deficit itu maksimal 3 persen dari APBD, ini sampai 10 persen lebih, artinya tidak kompeten. Apa konteksnya? dan jabatan maksimal Sekda pun juga dibatasi oleh UU ASN pasal 117 ayat 1 dan 2,” tutur Suib.

Suib

mengatakan masyarakat Kalbar saat ini sangat merindukan pemerintahan yang

akuntabel, kredibel, transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat.

“Jangan

hanya gara-gara posisi Sekda yang tidak sadar diri lalu menjadi persoalan dan

menghambat pembangunan di Kalbar, rakyat bisa marah loh nanti. Gubernur dan Wakil

Gubernur baru itu berhak untuk menentukan perjalanan pemerintahannya selama lima

tahun kedepan, berdasarkan apa yang sudah direncanakannya selama ini melalui

visi misi dan program yang ditawarkannya kepada masyarakat,” tukasnya.

Ia juga menegaskan

agar Anggota DPRD yang tidak menyadari kondisi keuangan Kalbar harusnya segera

sadar dan tidak memaksakan kehendak.

“Karena jika

kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan sampai defisit begitu banyak, disaat

anggaran di pangkas oleh Gubernur demi kebaikan masyarakat luas, lalu tidak

terima, siapa yang salah? DPRD atau Gubernur?. Siapapun Gubernurnya dan

orangnya visioner, pastinya akan realistis dalam mengelola anggaran,” tuturnya.

Ia juga

menilai, pimpinan DPRD dan Sekda kala itu terkesan tutup mata terhadap

kenyataan dan kemampuan APBD provinsi, sehingga berimbas pada defisit pun,

lanjutnya, seperti diacuhkan.

“Jadi saran

saya sebaikanya M Zeet mundur saja demi kebaikan daerah, karena tidak mungkin Gubernur

mau bekerjasama dengan orang yang lemah dalam konsep pengelolaan tata

pemerintahan yang baik. Kita ini kedepan ingin maju bukan stagnan,” tandasnya. (Fat)

KalbarOnline, Pontianak – Muncul lagi persoalan yang menghambat

kinerja Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Sebelumnya,

Sutarmidji menunda penandatanganan rancangan APBD 2019 dikarenakan program yang

dimuat didalamnya tidak sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalbar terpilih, sebab sewaktu penyusunan APBD 2019 tersebut disinyalir Ketua

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie dan

jajaran tak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur terpilih.

Sikap mantan

Wali Kota Pontianak dua periode ini pun mendapat dukungan banyak pihak baik masyarakat

maupun kalangan akademisi terkait langkahnya yang enggan menandatangani APBD untuk

di bahas lebih lanjut.

Hal serupa kembali

terjadi, setelah sejumlah fraksi DPRD Kalbar yakni Demokrat, PDIP dan Gerindra

menolak pembahasan APBD-P dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda dengan

dalih takut produk yang dihasilkan cacat hukum, sehingga pembahasan harus

dilakukan Sekda definitif selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sementara

sejumlah fraksi lainnya berupaya agar pembahasan dilanjutkan tanpa Sekda

definitif.

Menanggapi

hal ini, Forum Komunikasi Sahabat Hati Kalimantan Barat menegaskan agar M Zeet

segera mundur dari jabatan Sekda dan segera berkomunikasi ke Mendagri.

Suib

mengatakan masyarakat Kalbar saat ini sangat merindukan pemerintahan yang

akuntabel, kredibel, transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat.

“Jangan

hanya gara-gara posisi Sekda yang tidak sadar diri lalu menjadi persoalan dan

menghambat pembangunan di Kalbar, rakyat bisa marah loh nanti. Gubernur dan Wakil

Gubernur baru itu berhak untuk menentukan perjalanan pemerintahannya selama lima

tahun kedepan, berdasarkan apa yang sudah direncanakannya selama ini melalui

visi misi dan program yang ditawarkannya kepada masyarakat,” tukasnya.

Ia juga menegaskan

agar Anggota DPRD yang tidak menyadari kondisi keuangan Kalbar harusnya segera

sadar dan tidak memaksakan kehendak.

“Karena jika

kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan sampai defisit begitu banyak, disaat

anggaran di pangkas oleh Gubernur demi kebaikan masyarakat luas, lalu tidak

terima, siapa yang salah? DPRD atau Gubernur?. Siapapun Gubernurnya dan

orangnya visioner, pastinya akan realistis dalam mengelola anggaran,” tuturnya.

Ia juga

menilai, pimpinan DPRD dan Sekda kala itu terkesan tutup mata terhadap

kenyataan dan kemampuan APBD provinsi, sehingga berimbas pada defisit pun,

lanjutnya, seperti diacuhkan.

“Jadi saran

saya sebaikanya M Zeet mundur saja demi kebaikan daerah, karena tidak mungkin Gubernur

mau bekerjasama dengan orang yang lemah dalam konsep pengelolaan tata

pemerintahan yang baik. Kita ini kedepan ingin maju bukan stagnan,” tandasnya. (Fat)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Terkait Kasus Kematian Wanita Bersimbah Darah di Peniti, Ini Penjelasan Kapolres Sekadau

Selasa, 02 Oktober 2018

Artikel Sebelumnya

Polres Ketapang Ungkap 10 Kasus Narkoba Sepanjang September

Selasa, 02 Oktober 2018

Berita terkait

SK Pemberhentian M Zeet Sebagai Sekda Kalbar Resmi Ditandatangani Presiden, Ini Kata Plh Sekda

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Kisruh Gubernur VS Sekda, Forkom Sahabat Hati Kalbar: Sebaiknya M Zeet Mundur Baik-baik

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Terkait Kasus Kematian Wanita Bersimbah Darah di Peniti, Ini Penjelasan Kapolres Sekadau

Polres Ketapang Ungkap 10 Kasus Narkoba Sepanjang September

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Kisruh Gubernur VS Sekda, Forkom Sahabat Hati Kalbar: Sebaiknya M Zeet Mundur Baik-baik

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Terkait Kasus Kematian Wanita Bersimbah Darah di Peniti, Ini Penjelasan Kapolres Sekadau

Polres Ketapang Ungkap 10 Kasus Narkoba Sepanjang September

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter