Pj Sekda Paparkan Kebijakan Umum Pembangunan Kesehatan di Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman menyampaikan materi kebijakan umum pembangunan kesehatan di Provinsi Kalbar pada saat menghadiri rapat kerja Poltekes Kemenkes Pontianak.

Rapat kerja Poltekes Kemenkes Pontianak itu mengusung tema ‘Peningkatan kinerja Poltekes Kemenkes Pontianak dalam menghadapi era revolusi industri 4.0’ yang berlangsung di Orchard Hotel Pontianak, Rabu (24/1/2019).

IKLANSUMPAHPEMUDA

Dalam paparannya, Pj Sekda berharap peningkatan angka pencapaian target harapan hidup 70 persen capaian harapan hidup pada tahun 2023, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan dengan meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Kemudian memaparkan mengenai bagaimana meningkatkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, penyediaan data dan informasi kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berosientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan.

Baca Juga :  Ciptakan Pelayanan yang Transparan dan Efisien, Midji Minta Seluruh OPD Berinovasi

Syarif Kamaruzaman turut menyampaikan kondisi kesehatan di Kalbar mengenai kesehatan ibu dan anak pada tahun 2012, angka kematian ibu (AKI) Provinsi Kalbar berada di bawah nasional yaitu 240 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan angka kematian ibu nasional 359 per 100.000 kelahiran hidup tren AKB dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

“Pada tahun 2012, lanjutnya, AKB Provinsi Kalbar berada di bawah nasional yaitu 31 persen per 1000 kelahiran hidup sedangkan AKB Nasional 32 persen per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2016 AKB Provinsi Kalbar mencapai 22,2 persen per 1000 kelahiran hidup prevelansi balita gizi kurang,” ujarnya.

Baca Juga :  Telan Anggaran Rp32 Miliar Lebih, Jembatan Korek Buka Keterisoliran Desa

Ia menjelaskan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas 2013) prevalensi balita gizi kurang Provinsi Kalbar tahun 2013 sebesar 26,5 persen masih berada di atas nasional sebesar 19,6 persen.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2010, prevalensi balita gizi kurang Provinsi Kalbar mengalami penurunan sebesar 2,7 persen dari 29,2 persen,” tuturnya.

Tren balita gizi buruk, lanjut dia, dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan dan kemudian secara perlahan penurunan.

“Prevalensi balita gizi buruk mengalami peningkatan yang signifikan manjadi 7 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 6,5 persen,” tandasnya. (*/Fai)

Comment