Pontianak    

Pj Sekda Paparkan Kebijakan Umum Pembangunan Kesehatan di Kalbar

Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 24 Januari 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan

Barat, Syarif Kamaruzaman menyampaikan materi kebijakan umum pembangunan

kesehatan di Provinsi Kalbar pada saat menghadiri rapat kerja Poltekes Kemenkes

Pontianak.

Rapat kerja Poltekes Kemenkes Pontianak itu

mengusung tema ‘Peningkatan kinerja Poltekes Kemenkes Pontianak dalam

menghadapi era revolusi industri 4.0’ yang berlangsung di Orchard Hotel

Pontianak, Rabu (24/1/2019).

Dalam paparannya, Pj Sekda berharap

peningkatan angka pencapaian target harapan hidup 70 persen capaian harapan

hidup pada tahun 2023, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan

dengan meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Kemudian memaparkan mengenai bagaimana meningkatkan

pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, penyediaan data dan informasi

kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai, meningkatkan

pelayanan kesehatan yang berosientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan

kesehatan dan perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan.

Syarif Kamaruzaman turut menyampaikan kondisi

kesehatan di Kalbar mengenai kesehatan ibu dan anak pada tahun 2012, angka

kematian ibu (AKI) Provinsi Kalbar berada di bawah nasional yaitu 240 per

100.000 kelahiran hidup sedangkan angka kematian ibu nasional 359 per 100.000

kelahiran hidup tren AKB dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

“Pada tahun 2012, lanjutnya, AKB Provinsi

Kalbar berada di bawah nasional yaitu 31 persen per 1000 kelahiran hidup

sedangkan AKB Nasional 32 persen per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2016 AKB Provinsi

Kalbar mencapai 22,2 persen per 1000 kelahiran hidup prevelansi balita gizi

kurang,” ujarnya.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil riset

kesehatan dasar (Riskesdas 2013) prevalensi balita gizi kurang Provinsi Kalbar

tahun 2013 sebesar 26,5 persen masih berada di atas nasional sebesar 19,6

persen.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2010,

prevalensi balita gizi kurang Provinsi Kalbar mengalami penurunan sebesar 2,7

persen dari 29,2 persen,” tuturnya.

Tren balita gizi buruk, lanjut dia, dari

tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami

peningkatan dan kemudian secara perlahan penurunan.

“Prevalensi balita gizi buruk mengalami

peningkatan yang signifikan manjadi 7 persen pada tahun 2015 dan pada tahun

2017 menurun menjadi 6,5 persen,” tandasnya. (*/Fai)

Artikel Selanjutnya
Pemkab Sekadau Jajaki Kerjasama Pemenuhan Dokter Spesialis Dengan Fakultas Kedokteran Unpad
Kamis, 24 Januari 2019
Artikel Sebelumnya
Setelah Penantian Panjang, Desa Air Durian Jaya Akhirnya Teraliri Listrik PLN
Kamis, 24 Januari 2019

Berita terkait