KalbarOnline, Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno secara resmi membuka rapat koordinasi kesiapan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang, Kamis (14/3/2019).
Hadir pula pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Kepala Kesbangpol Sintang, Kapolres Sintang, Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Inspektur Kabupaten Sintang, jajaran TNI/POLRI dan para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Jarot mengatakan, dalam pelaksanaan pemilihan umum yang sukses itu ada indikatornya.
“Jadi salah satu indikator sukses sebuah pesta demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat Kabupaten Sintang yang mencapai 78 persen partisipasinya, hal tersebut menunjukkan bahwa di Sintang pada Pemilihan Gubernur kemarin mencapai angka 77 persen, masih kurang sedikit dan ke depannya bagaimana dari 77 persen tingkat partisipasi masyarakat menjadi 78 persen,” ujarnya.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi itu, tegas Bupati, membutuhkan proses yang panjang.
“Kita harus bisa melewati kendala-kendala dan rintangan teknisnya, seperti contoh permasalahan perekaman e-KTP, peraturan pindah memilih, ada yang domisilinya di Kecamatan Serawai, kemudian dia pindah ke Kota Sintang, jadi itu yang perlu kita atur sedemikian rupa,” ungkapnya.
Orang nomor wahid di Bumi Senentang itu menjelaskan, setiap kegiatan yang diselenggarakan harus memikirkan solusi yang terbaik agar tidak ada terjadi masalah di lapangan.
“Kalau tingkat partisipasi masyarakat memilih itu lebih dari 78 persen yang datang ke TPS, maka di TPS itu harus diatur sedemikian rupa, seperti contoh ilustrasinya, misalkan ada 300 pemilih, satu orang pemilih memiliki waktu 5 menit mencoblos, maka total ada 1500 menit jadi sampai malam lah di TPS itu pencoblosan, jadi ini harus diberikan solusi seperti menambah bilik suara, akan tetapi haruslah sesuai dengan peraturan yang ada,” jelasnya.
Dirinya turut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sangat mendukung pemilu agar menjadi pesta demokrasi yang baik.
“Kami jajaran pemda mendukung pemilu agar pesta demokrasi yang baik, tetapi setiap pemilu ada nilai indikator demokrasinnya, untuk di Indonesia masih kategori sedang, dari 11 indikator yang dinilai tadi ada titik lemah, seperti masih ada persekusi, kebebasan berserikat masih terhalangi, di aspek penyelenggaraan peran serta pemerintah masih lemah, kualitas parpol selaku peserta yang masih rendah,” tukasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilu serentak dipandang penting.
“Memang kegiatan ini cukup perlu dilaksanakan, mengingat pada tahun 2019 ini kita menyelenggarakan pesta demokrasi, dengan 5 jenis surat suara, sehingga perlu memang untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara memilih dengan baik agar tidak terjadi kerusakan pada surat suara,” kata dia.
Menurut Jeffray sendiri selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, para pemangku kepentingan yang berada di dalamnya juga untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pra-pencoblosan.
“Kemudian saya rasa perlu dilaksanakan juga kegiatan simulasi, karena dulu juga pernah diadakan simulasi, ini penting bagi kita, kita coba nanti buatkan simulasi, KPU juga harus punya rencana seperti itu agar kalau ada kesalahan bisa langsung evaluasi, dan juga masyarakat bisa mengetahui dalam bagaimana memilih dengan baik dan meminimalisir kerusakan surat suara,” pungkasnya. (*/Sg)
Comment