Home Tuntut Pembayaran Gaji, Guru Honorer Asal Kayong Utara Nginap di Dinas Pendidikan Kalbar
Pontianak    

Tuntut Pembayaran Gaji, Guru Honorer Asal Kayong Utara Nginap di Dinas Pendidikan Kalbar

 Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 14 Maret 2019
Tuntut Pembayaran Gaji, Guru Honorer Asal Kayong Utara Nginap di Dinas Pendidikan Kalbar
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline, Pontianak – Kesal gajinya tak dibayar sejak tiga bulan terakhir, tiga guru honorer asal Kabupaten Kayong Utara rela menginap di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (14/3/2019) malam.

Ketiga guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Honor

(FGH) Kayong Utara itu sekaligus mewakili 100 guru honor se-Kayong Utara yang

terdiri dari 94 orang guru honor SMA/SMK dan 6 orang guru SLB yang mengalami

nasib serupa.

Hendri dan Jamani dua dari tiga guru honor asal Kayong Utara yang menginap di Dinas Pendidikan Kalbar
Hendri dan Jamani dua dari tiga guru honor asal Kayong Utara yang menginap di Dinas Pendidikan Kalbar (Foto: Fat)

“Kedatangan kami mewakili 100 orang guru honor se-Kayong

Utara untuk meminta kejelasan terkait gaji kami yang sudah tiga bulan tidak

dibayarkan sejak peralihan dari kabupaten ke provinsi,” kata Ketua FGH Kayong

Utara, Hendri, Kamis (14/3/2019) malam.

Hendri yang didampingi Sekretaris dan Bendahara FGH Kayong

Utara, Jamani dan Arsyidi mengaku pihaknya telah melakukan audiensi dengan

Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar setibanya di Pontianak.

“Tadi kami sudah melakukan audiensi dengan pihak Disdik Provinsi. Hasil pertemuan tadi ada titik terang yang mana dijanjikan pada Senin atau Selasa gaji kami akan dibayarkan,” jelas guru honor SMA Negeri 2 Sukadana itu.

“Kalau gaji kami baru dibayarkan pada Senin atau Selasa, hari

itu juga kami akan pulang. Kalau tidak, kami tetap akan menginap di sini. Karena

kepulangan kami ke Kayong Utara harus membawa hasil positif, rekan-rekan kami

di sana (Kayong Utara) juga mengharapkan dengan kedatangan kami ini bisa membawa

hasil positif,” timpalnya.

Sementara Sekretaris FGH Kayong Utara, Jamani menimpali

bahwa tidak dibayarkannya gaji para guru honorer ini lantaran terdapat masalah

dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data guru honor (kontrak daerah) oleh

pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar.

“Jadi MKKS Kayong Utara menginformasikan bahwa gaji kami belum

dibayarkan karena (masalah) verval data. Sedangkan verval data itu sudah hampir

5 bulan dilaksanakan oleh Disdik Provinsi Kalbar sejak bulan November

penyerahan verval data dari Dinas Pendidikan kabupaten ke provinsi. Disusul

lagi di bidang ketenagaan verval data di bulan Desember sampailah tanggal 28

Februari masih berkutik di verval data. Ini yang perlu kami pertanyakan,” tukasnya.

Jamani yang mengajar di SMK Negeri 1 Sukadana ini menekankan bahwa tujuan kedatangan pihaknya ini untuk menanyakan dan memperjelas apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga verval data belum terselesaikan.

“Namun tadi kita sudah dapat kejelasan dari pihak Disdik

Kalbar bahwa dana itu sudah ada dan sudah ketok palu pada bulan Desember. Tadi

katanya Insya Allah akan dicairkan pada Senin atau Selasa karena masih terdapat

kendala data BPJS yang administrasinya belum diselesaikan. Kami tunggu, kami

tidak akan pulang sampai gaji kami dibayarkan. Sampai bulan depan pun kalau belum

dibayar, kami akan tetap tunggu,” tegasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihaknya menegaskan bahwa

lebih dari 100 orang guru honorer se-Kayong Utara yang berharap kepada mereka

untuk dapat membawa hasil positif sepulangnya dari Disdik Provinsi Kalbar.

“Di pundak kami ada lebih dari 100 orang guru honorer yang

berharap agar kami bisa membawa hasil positif. Apa yang kami lakukan ini juga

tidak akan mengganggu pelajaran karena saat ini SMA/SMK sedang melaksanakan

USBN,” tegasnya.

“Kami sudah tiga bulan mengajar, sesuai apa yang menjadi tuntutan

kurikulum, pagi sampai sore mengajar. Ini juga sebagai bentuk ketidakpuasan

kami, kenapa selalu verval data yang jadi masalah.

“Disdik Kalbar juga mengakui beberapa persoalan tersebut,

salah satunya terkait adanya peralihan jabatan Kabid yang mengurusi hal ini. Tapi

kita tidak mau tahu, yang kita inginkan gaji kita tiga bulan harga mati harus

dibayarkan,” tandasnya. (Fai)

  • Tags:
  • Bagikan:
Buka Rakor Kesiapan Pemilu 2019, Bupati Jarot Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih Capai 78 Persen
Artikel Selanjutnya
Buka Rakor Kesiapan Pemilu 2019, Bupati Jarot Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih Capai 78 Persen
Kamis, 14 Maret 2019
Artikel Sebelumnya
Bupati Jarot Buka Diskusi Publik Partisipasi Anak Tingkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat
Kamis, 14 Maret 2019
Bupati Jarot Buka Diskusi Publik Partisipasi Anak Tingkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di...
Senin, 08 Desember 2025
Bupati Ketapang Tekankan Integritas dan...
Senin, 08 Desember 2025
Pemkab Ketapang Lantik Dewan Pengawas...
Senin, 08 Desember 2025
Banjir Rob Rendam Sejumlah Ruas...
Senin, 08 Desember 2025
Warga Terdampak Banjir Rob di...