Sintang

Bupati Jarot Buka Diskusi Publik Partisipasi Anak Tingkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat

	Oleh : Jauhari Fatria
	Kamis, 14 Maret 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline, Sintang

– Sebagai upaya mewujudkan Open Government Week di bulan Maret guna mendorong keterlibatan masyarakat dan

keterbukaan pemerintah, Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat

menggelar diskusi publik bertajuk ‘Partisipasi Anak untuk Meningkatkan Kebijakan

dan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi yang

dilangsungkan di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (14/3/2019).

Diskusi publik yang dibuka langsung oleh Bupati Sintang, Jarot

Winarno itu turut dihadiri Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, Amd

dan Sekretaris Bappeda Sanggau, Teresia Lili, SH sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot mengatakan, peran Wahana

Visi Indoensia selama ini sudah bertahun-tahun banyak membantu masyarakat sipil

dan masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar banyak

membantu kebutuhan dasar.

“Yang kita inginkan di tiga kabupaten Sintang, Sekadau dan

Melawi pada suatu saat kita ini punya demokrasi yang berkualitas. Di mana

setiap warga negara termasuk anak-anak, ibu-ibu, kaum perempuan bisa

mengartikulasikan keinginan dan keterlibatan mereka dalam setiap zona

pembangunan, yaitu pertumbuhan yang inklusif baik di kota, desa baik itu yang

kaya maupun yang miskin sama-sama maju, kita menginginkan pemerintah yang

dipercayai oleh rakyatnya,” tegasnya.

Orang nomor wahid di Bumi Senentang itu menjelaskan, untuk itu

tiga kabupaten ini mengadopsi yang disebut dengan gerakan Open Government yaitu

gerakan pemerintahan yang terbuka dan prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka

ada empat ,yaitu kesiapan penyelenggara negara dari aspek infogritas,

Akuntabilitas, Transparansi dan yang ke empat yang paling penting yaitu

membangun Sintang, Melawi, Sekadau tidak mungkin hanya pemerintah saja.

Diperlukan partisipasi masyarakat.

“Dan kami siap memediasi, memfasilitasi melaksanakan

pelibatan publik dari segala perencanaan hingga kegiatan,” ujarnya.

Bupati Jarot menambahkan, dengan komitmen yang dilakukan

bersama-sama ini, dirinya meyakini bahwa secara sengaja dari tiga kabupaten ini

bisa melakukan penguatan masyarakat sipil dan apabila masyarakat sipil yang

kuat di suatu daerah itulah faktor utama adanya pelibatan publik dan pada akhirnya

nanti bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas mewujudkan pertumbuhan yang

inklusif.

“Itulah yang dinamakan gerakan Open Government,” ucapnya.

Sementara Area Manager Wahana Visi Indonesia Kalbar, Portunatas Tambah mengatakan, sesuai

arahan RPJM nasional tahun 2015/2019, pemerintah bertekad memperbaiki pelayanan

dasar di sektor kesehatan, pendidikan, identitas hukum, perlindungan sosial dan

infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong

akuntabilitas di titik terdepan layanan menjadi sangat penting, karena dalam

beberapa tahun terakhir ini dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar propinsi

dan kabupaten relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang baik.

“Sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas, transparansi dari

kita semua untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan

warga dan masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi,

inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial,” tukasnya.

Turut hadir para pejabat OPD terkait, Camat, Kepala Desa,

Organisasi Peduli Anak, Ombudsman Kalbar, Fakta Kalbar, Koalisi Peduli Anak dan

pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi. (*/Sg)