Home May Day, Buruh dan Mahasiswa Orasi di Gedung DPRD Ketapang
Ketapang    

May Day, Buruh dan Mahasiswa Orasi di Gedung DPRD Ketapang

 Oleh : Jauhari Fatria
Rabu, 01 Mei 2019
May Day, Buruh dan Mahasiswa Orasi di Gedung DPRD Ketapang
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Ratusan massa buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja

mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang. Massa buruh

bersama mahasiswa itu melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari

buruh atau yang dikenal dengan May Day, Rabu (1/5/2019).

Massa terlebih dulu melakukan long march dari Lapangan Sepakat sebelum tiba di gedung DPRD

Ketapang sekitar pukul 10.00 WIB. Setibanya di halaman kantor DPRD Ketapang

massa hanya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir.

May Day, ratusan buruh dan mahasiswa orasi di DPRD Ketapang
May Day, ratusan buruh dan mahasiswa orasi di DPRD Ketapang (Foto: Adi LC)

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh

Sejahtera Indonesia (SBSI) Ketapang, Lusminto Dewa, dalam orasinya mengatakan bahwa

masih banyak persoalan buruh yang belum tuntas di Kabupaten Ketapang. Pada hari

buruh ini, pihaknya bersama serikat pekerja lainya sengaja melakukan aksi agar

aspirasi buruh dapat lebih didengar.

“Ada 10 tuntutan buruh. Tuntutan pertama adalah mengenai

jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Kemudian jaminan pensiun dan upah

layak,” ujarnya mengawali orasinya di halaman DPRD Ketapang, Rabu (1/5/2019).

Para buruh, lanjut dia, juga meminta pemerintah untuk

mengawasi pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar dapat dirasakan

secara menyeluruh bagi tenaga kerja di setiap perusahaan.

“Buruh juga meminta pemerintah wajib mengawasi pelaksanaan

tentang pembayaran upah terhadap pekerja, minimal sesuai dengan UMK, UMSK

Kabupaten Ketapang,” tegasnya.

Selain itu, buruh berharap agar pemerintah mengembalikan

fungsi kepengawasan ketenagakerjaan ke kabupaten dan menambah tenaga mediator

yang ada di Dinas Tenega Kerja agar kasus ketenagakerjaan tidak berlarut-larut

dengan alasan kekurangan tenaga mediator.

“Jangan sampai tuntutan buruh cuma didengar tapi tidak di

tindak lanjuti. Maka kami buruh akan bergerak melakukan aksi yang besar,

mengingat buruh merupakan satu diantara pondasi perekonomian dan pembangunan

daerah,” ungkapnya.

Sementara perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

Ketapang, Baharudin Udai mengatakan bahwa pihaknya selama ini sudah bekerja

maksimal. Namun, jika dirasakan belum maksimal itu dikarenakan ada tahapan

dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

“Kasus yang ada di dinas yang belum selesai masih dalam

proses dan penyelesaianya mesti melewati aturan serta mekanisme sesuai dengan

ketentuan Undang-undang,” jelasnya.

Ia juga meminta agar buruh tetap semangat dalam

memperjuangkan nasibnya karena pemerintah melalui Disnaker akan tetap bekerja

maksimal untuk memperjuangkan nasib pekerja.

Sementara Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir yang hadir

menyambut kedatangan massa buruh bersama dengan mahasiswa mengapresiasi langkah

para buruh dalam menyampaikan aspirasinya secara tertib dan aman.

“Saya paham masih banyak sikap diskriminatif yang dirasakan

buruh, untuk itu saya secara pribadi maupun lembaga mengimbau kepada seluruh

perusahaan di Ketapang agar berlaku adil kepada seluruh buruh,” katanya.

Menurutnya, DPRD sendiri bukan eksekutor kebijakan melainkan

penyampai aspirasi masyarakat termasuk buruh, untuk itu dirinya tentu akan

menyampaikan tuntutan kepada Pemda Ketapang untuk dapat diperhatikan secara

serius.

“Di DPRD juga saya tidak bisa sendiri harus bersama-sama dengan

anggota lain, saya pribadi maupun lembaga meminta Pemda untuk berani

mengevaluasi perusahaan-perusahaan nakal di Ketapang yang kerap bermasalah agar

ada efek jera terhadap perusahaan,” tegasnya.

Ia meminta, perusahaan untuk dapat memenuhi hak-hak buruh

sesuai dengan kewajiban buruh yang telah dilakukan, baik hak BPJS, hak cuti,

hak THR (Tunjangan Hari Raya) dan mengingatkan perusahaan agar tidak hanya

semata-mata memikirkan keuntungan perusahaan.

“Kami akan sampaikan tuntutan ini, tapi tentu kebijakan ada

di Bupati selaku eksekutor dan kita minta Bupati bisa tegas. Kita akan

rencanakan membuat agenda pembahasan persoalan buruh lebih lanjut dengan

mengundang serikat buruh dan juga pemda,” tandasnya. (Adi LC)

  • Tags:
  • Bagikan:
Terjangan Angin Kencang Nyaris Ratakan Rumah Masima Dengan Tanah
Artikel Selanjutnya
Terjangan Angin Kencang Nyaris Ratakan Rumah Masima Dengan Tanah
Rabu, 01 Mei 2019
Artikel Sebelumnya
Dewan Janji Sampaikan Tuntutan Buruh, Jamhuri : Kebijakan Ada di Bupati
Rabu, 01 Mei 2019
Dewan Janji Sampaikan Tuntutan Buruh, Jamhuri : Kebijakan Ada di Bupati

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di...
Senin, 08 Desember 2025
Bupati Ketapang Tekankan Integritas dan...
Senin, 08 Desember 2025
Pemkab Ketapang Lantik Dewan Pengawas...
Senin, 08 Desember 2025
Banjir Rob Rendam Sejumlah Ruas...
Senin, 08 Desember 2025
Warga Terdampak Banjir Rob di...