Pontianak

Kalbar-Kalteng Sepakat Segera Tuntaskan Permasalahan Tapal Batas

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 02 Juli 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah sepakat untuk segera menuntaskan permasalahan batas

wilayah antara kedua provinsi tersebut yang selama ini belum terselesaikan.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan, permasalahan

tapal batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah akan

segera diselesaikan. Dirinya menargetkan penyelesaian permasalahan tersebut

akan tuntas dalam waktu secepatnya.

“Selambat-lambatnya pemasalahan batas wilayah ini selesai

pada akhir tahun 2020 mendatang. Jika tak teselesaikan secara cepat akan

menganggu jalannya pembangunan bagi kedua provinsi ini,” ujarnya usai menerima

perwakilan Pemprov Kalteng di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (30/6/2019).

Permasalahan tapal batas wilayah antara kedua provinsi ini belum

terselesaikan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Pasalnya, kesepakatan urung

terjadi antara kedua belah pihak. Adapun yang seringkali dipermasalahkan,

berkaitan dengan potensi maupun hak adat di wilayah setempat.

“Ada beberapa batas daerah Kalteng dan Kalbar itu yang belum

selesai ada dua, satu ada 33 ribu hektar dan satu lagi 52 ribu hektar. Saya

berharap ini selesai paling lama akhir tahun depan sudah tuntas, karena kita carikan

yang terbaiklah yang penting bagaimana kita bisa melayani masyarakat di sana,”

tuturnya.

Tak hanya itu, ia menyebutkan ada jembatan penghubung yang

menuju Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalteng ke arah Kecamatan Sukaramai,

Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar yang belum selesai. Nantinya hal itu, kata

dia, akan disinergikan antara kedua provinsi untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut.

“Yang kedua, ada jembatan di Sukamara ke arah Sukaramai di

daerah ketapang, itu tinggal satu bentangan selesai. Nah, ketika jembatan itu

selesai, jalan ke arah ini belum ada, yang itu jadi tugas Bupatinya saya minta

untuk perkerasan, aspalnya biar provinsi. Akhir tahun depan atau paling lama

pertengahan 2021 itu harus selesai, harus bisa difungsikan,” tukasnya.

Kemudian fasilitas apapun yang ada di perbatasan kedua

provinsi ini, seperti sekolah dan tempat kesehatan dipersilahkan menggunakan

secara bersama. Dirinya pun tidak mempermasalahkan.

“Yang penting Kalimantan ini harus bersinergi untuk

percepatan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya sih begitu saja, tidak ada yang

sulit, praktis-praktis aja,” ungkapnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini berharap ke

depannya, akses laut Kalteng dan Kalbar sudah ada, rel kereta api Trans

Kalimantan bisa terwujud. Dengan kerjasama ini, tegasnya, bisa mempercepat

ekspor lewat pelabuhan internasional yang sedang dibangun di Kalbar.

Jika dikelola dengan benar, pelabuhan internasional tersebut

bisa menjadi kawasan industri dan bisa menjadi saingan pelabuhan yang ada di

negara Singapura.

Di kesempatan yang sama, Seketaris Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri menyambut baik penyelesaian permasalahan tapal

batas antara kedua provinsi ini. Dirinya menyebut, kondisi warga dari kedua

wilayah sangatlah baik dan tidak ada masalah. Mereka saling membaur sejak lama,

bahkan tak sedikit terjadinya asimilasi budaya antara warga satu dan lainnya.

“Kami sepakat untuk menyelesaikan masalah tata batas wilayah

ini sesegera mungkin, agar tidak menghambat pembangunan kedua provinsi,”

tuturnya.

Pihaknya sengaja menggelar pertemuan ini, untuk mencarikan

solusi terkait permasalahan tersebut.

“Kalau masalah tapal batas ini bisa segera selesai, maka

berbagai program dan kegiatan pembangunan tentu bisa dilaksanakan lebih

optimal,” pungkasnya. (Fai)