Sekadau

Wabup Aloysius : Capaian Indikator Pemenuhan Hak Anak Harus Berdampak Positif

	Oleh : Jauhari Fatria
	Kamis, 25 Juli 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

Evaluasi capaian

indikator KLA di Sekadau

KalbarOnline, Sekadau

– Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menegaskan bahwa pemenuhan hak anak

melalui indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan hanya tanggung jawab

pemerintah semata melainkan tanggung jawab bersama termasuk masyarakat, dunia

usaha bahkan media massa.

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi capaian indikator

Kabupaten Layak Anak yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau yang bekerjasama dengan Wahana Visi

Indonesia, di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis (25/7/2019).

“Seperti kita ketahui, KLA adalah kabupaten atau kota yang

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen

dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ujarnya.

Hal ini juga, lanjut Wabup Aloy, mengacu pada Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011

tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengarahkan pemerintah daerah

mengenai apa yang harus dicapai dalam mewujudkan KLA.

“Untuk itu dibentuklah gugus tugas KLA berdasarkan SK Bupati

Sekadau sebagai pelaksana implementasi KLA di Sekadau. Gugus tugas yang telah

terbentuk ini haruslah secara sadar dan aktif mengimplementasikan indikator-indikator

KLA di Kabupaten Sekadau,” tukasnya.

“Oleh karena itu, kita perlu metode pendokumentasian yang

baik dan mengevaluasi setiap capaian program kegiatan yang dilaksanakan.

Sehingga hasil kerja dapat terukur, dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan

sebagai bentuk kontribusi kita semua dalam upaya pemenuhan hak anak,”

timpalnya.

Namun, dirinya turut mengingatkan, capaian indikator

bukanlah tujuan akhir. Indikator, kata dia, hanya sebuah alat untuk mengukur

capaian dari target-target kerja. Tentunya, kata dia, tercapainya indikator

tidak akan berguna jika yang dikerjakan tidak memberi dampak positif bagi anak

dan masyarakat.

“Maka penting bagi kita untuk menyusun prioritas, indikator

mana yang dapat menyelesaikan masalah kerentanan masyarakat kita. Apakah itu

kesehatan?, pendidikan?, akta lahir?, kita harus memutuskan dan mengambil

tindakan untuk Isu-isu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mencapai indikator,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial PPPA Sekadau, Suhardi, S.Sos.,

MM menuturkan bahwa digelarnya kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi capaian

indikator KLA di Sekadau.

“Membentuk kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam program

dan kegiatan pemerintah dari kerangka konvensi hak anak yang ditujukan untuk

pemenuhan hak-hak anak,” tukasnya.

Dalam kegiatan ini pihaknya turut menghadirkan narasumber Kementerian

PPPA RI yakni Tim Ahli dan Evaluator KLA, Dr. Hamid Patilima, S.Sos., M.Sos.

“Atas nama panitia pelaksana kegiatan, kami ucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang berkenan hadir dan

memberikan materi dalam pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan informasi,

pengetahuan, saran serta masukan yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna

bagi kita semua,” tandasnya. (Mus)

Evaluasi capaian

indikator KLA di Sekadau

KalbarOnline, Sekadau

– Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menegaskan bahwa pemenuhan hak anak

melalui indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan hanya tanggung jawab

pemerintah semata melainkan tanggung jawab bersama termasuk masyarakat, dunia

usaha bahkan media massa.

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi capaian indikator

Kabupaten Layak Anak yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau yang bekerjasama dengan Wahana Visi

Indonesia, di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis (25/7/2019).

“Seperti kita ketahui, KLA adalah kabupaten atau kota yang

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen

dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ujarnya.

Hal ini juga, lanjut Wabup Aloy, mengacu pada Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011

tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengarahkan pemerintah daerah

mengenai apa yang harus dicapai dalam mewujudkan KLA.

“Untuk itu dibentuklah gugus tugas KLA berdasarkan SK Bupati

Sekadau sebagai pelaksana implementasi KLA di Sekadau. Gugus tugas yang telah

terbentuk ini haruslah secara sadar dan aktif mengimplementasikan indikator-indikator

KLA di Kabupaten Sekadau,” tukasnya.

“Oleh karena itu, kita perlu metode pendokumentasian yang

baik dan mengevaluasi setiap capaian program kegiatan yang dilaksanakan.

Sehingga hasil kerja dapat terukur, dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan

sebagai bentuk kontribusi kita semua dalam upaya pemenuhan hak anak,”

timpalnya.

Namun, dirinya turut mengingatkan, capaian indikator

bukanlah tujuan akhir. Indikator, kata dia, hanya sebuah alat untuk mengukur

capaian dari target-target kerja. Tentunya, kata dia, tercapainya indikator

tidak akan berguna jika yang dikerjakan tidak memberi dampak positif bagi anak

dan masyarakat.

“Maka penting bagi kita untuk menyusun prioritas, indikator

mana yang dapat menyelesaikan masalah kerentanan masyarakat kita. Apakah itu

kesehatan?, pendidikan?, akta lahir?, kita harus memutuskan dan mengambil

tindakan untuk Isu-isu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mencapai indikator,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial PPPA Sekadau, Suhardi, S.Sos.,

MM menuturkan bahwa digelarnya kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi capaian

indikator KLA di Sekadau.

“Membentuk kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam program

dan kegiatan pemerintah dari kerangka konvensi hak anak yang ditujukan untuk

pemenuhan hak-hak anak,” tukasnya.

Dalam kegiatan ini pihaknya turut menghadirkan narasumber Kementerian

PPPA RI yakni Tim Ahli dan Evaluator KLA, Dr. Hamid Patilima, S.Sos., M.Sos.

“Atas nama panitia pelaksana kegiatan, kami ucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang berkenan hadir dan

memberikan materi dalam pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan informasi,

pengetahuan, saran serta masukan yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna

bagi kita semua,” tandasnya. (Mus)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Wabup Aloysius : Empat Desa di Sekadau Rawan Karhutla

Kamis, 25 Juli 2019

Artikel Sebelumnya

Bahasan : PNS Harus Responsif dan Inovatif

Kamis, 25 Juli 2019

Berita terkait

Pemkab Ketapang Gelar Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak

Rabu, 07 April 2021

Komitmen Pontianak Dalam Pemenuhan Hak Anak

Kamis, 31 Desember 2020

Bunda Lismaryani Dorong Pemenuhan dan Perlindungan Hak terhadap Anak

Kamis, 27 Juli 2023

Komitmen Pontianak Dalam Pemenuhan Hak Anak

Kamis, 31 Desember 2020

Bunda Lismaryani Dorong Pemenuhan dan Perlindungan Hak terhadap Anak

Kamis, 27 Juli 2023

Pemkot Pontianak Terus Dorong Pemenuhan Hak Anak, Edi Kamtono: Kita Sudah Perjuangkan Sejak Lama

Selasa, 05 Agustus 2025

Peringati 20 Tahun Bom Bali, BNPT RI Komit Dukung Terus Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Korban Terorisme

Sabtu, 15 Oktober 2022

Wabup Askiman Beberkan Sejumlah Indikator Untuk Mengukur Minat Baca Anak, Ini Penjelasannya

Selasa, 21 November 2017

Targetkan Kategori Nindya di 2023, Bahasan Minta Gugus Tugas KLA Fokus Penuhi Hak-hak Anak

Kamis, 19 Januari 2023

Wujudkan KLA, Pemkot Pontianak Komitmen Penuhi Hak-hak Anak

Jumat, 23 Juni 2023

Wujudkan KLA, Pemkot Pontianak Komitmen Penuhi Hak-hak Anak

Jumat, 23 Juni 2023

Selain Data by Name by Addres, Sutarmidji Sebut Sejumlah Indikator Kemiskinan Harus Dirombak

Senin, 15 Mei 2023

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Wabup Aloysius : Capaian Indikator Pemenuhan Hak Anak Harus Berdampak Positif

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Wabup Aloysius : Empat Desa di Sekadau Rawan Karhutla

Bahasan : PNS Harus Responsif dan Inovatif

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Wabup Aloysius : Capaian Indikator Pemenuhan Hak Anak Harus Berdampak Positif

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Wabup Aloysius : Empat Desa di Sekadau Rawan Karhutla

Bahasan : PNS Harus Responsif dan Inovatif

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter