Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 14 November 2019 |
Pandangan Umum
Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak Terkait Raperda APBD 2020
KalbarOnline,
Pontianak – Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pandangan umum
terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Pontianak tahun 2020.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menuturkan, pada
prinsipnya fraksi-fraksi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk
menuntaskan infrastruktur di Kota Pontianak.
“Karena infrastruktur itu menyentuh langsung ke masyarakat
sehingga perlu direalisasikan supaya pemanfaatannya bisa dirasakan langsung dan
jelas transparan,” ujarnya usai mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD
Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (13/11/2019).
Terkait penggunaan Gedung Parkir yang berlokasi di Jalan
Letjend Suprapto, diakuinya memang belum bisa difungsikan lantaran terkendala
mekanisme lelang dan pemanfaatan operasionalnya masih perlu kajian.
“Tetapi dalam waktu dekat kita akan uji coba, tahap pertama
kita gratiskan dulu,” ucapnya.
Sementara itu, terkait jalan paralel Sungai Jawi, Bahasan
menerangkan, pembangunan tersebut terkendala pembebasan lahan masyarakat. Untuk
itu butuh penyelesaian secara teliti agar tidak melanggar aturan hukum yang
ada.
“Artinya kita tidak buru-buru dalam pembebasan lahan yang
terkena dampak pembangunan jalan paralel,” pungkasnya. (jim)
Pandangan Umum
Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak Terkait Raperda APBD 2020
KalbarOnline,
Pontianak – Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pandangan umum
terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Pontianak tahun 2020.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menuturkan, pada
prinsipnya fraksi-fraksi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk
menuntaskan infrastruktur di Kota Pontianak.
“Karena infrastruktur itu menyentuh langsung ke masyarakat
sehingga perlu direalisasikan supaya pemanfaatannya bisa dirasakan langsung dan
jelas transparan,” ujarnya usai mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD
Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (13/11/2019).
Terkait penggunaan Gedung Parkir yang berlokasi di Jalan
Letjend Suprapto, diakuinya memang belum bisa difungsikan lantaran terkendala
mekanisme lelang dan pemanfaatan operasionalnya masih perlu kajian.
“Tetapi dalam waktu dekat kita akan uji coba, tahap pertama
kita gratiskan dulu,” ucapnya.
Sementara itu, terkait jalan paralel Sungai Jawi, Bahasan
menerangkan, pembangunan tersebut terkendala pembebasan lahan masyarakat. Untuk
itu butuh penyelesaian secara teliti agar tidak melanggar aturan hukum yang
ada.
“Artinya kita tidak buru-buru dalam pembebasan lahan yang
terkena dampak pembangunan jalan paralel,” pungkasnya. (jim)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini