Home Solar Subsidi Langka, Pemerhati Transportasi Logistik : Pemerintah Jangan Diam!
Nasional    

Solar Subsidi Langka, Pemerhati Transportasi Logistik : Pemerintah Jangan Diam!

 Oleh : Jauhari Fatria
Minggu, 17 November 2019
Solar Subsidi Langka, Pemerhati Transportasi Logistik : Pemerintah Jangan Diam!
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Nasional – Kelangkaan solar subsidi di berbagai daerah akhir-akhir ini membuktikan

Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait lainnya tidak memahami atau

tidak peduli terhadap sektor transportasi dan logistik, terutama angkutan

darat. Hal itu diutarakan oleh praktisi dan pemerhati transportasi logistik, Bambang

Haryo Soekartono, Minggu (17/11/2019).

Padahal, kata Bambang, angkutan logistik darat memegang

peranan sangat dominan dalam sistem transportasi nasional, yakni lebih dari 85

persen. Sehingga kelangkaan solar subsidi pasti berdampak terhadap perekonomian

nasional.

“Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut. Lebih

prihatin lagi, kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ESDM, hingga Kementerian Keuangan tidak

bersuara, seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang

dialami angkutan darat,” ujarnya.

Bambang mengatakan, angkutan darat merupakan urat nadi

perekonomian, bukan hanya perannya yang sangat dominan, melainkan juga

konektivitasnya sangat erat dengan moda angkutan lain, baik laut, kerata api,

maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim

barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.

“Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas,

melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik

dan inflasi meningkat. Ketidakpedulian kementerian itu tidak mendukung upaya

Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi,” tegasnya.

Menurut Bambang, Kemenhub sebagai instansi yang paling

bertanggung jawab terhadap konektivitas seharusnya paling peduli berada di

depan mengatasi kelangkaan solar subsidi.

“Kemenhub sangat cepat merespons isu-isu populer, seperti

skuter listrik, dibandingkan dengan isu logistik. Persoalan skuter listrik

serahkan saja kepada pemda atau Dishub, Kemenhub perhatikan isu-isu besar,”

kata mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Dirinya mengingatkan, Indonesia sedang berpacu dengan waktu

untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh

bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kelangkaan solar subsidi yang berlarut-larut juga memberikan

kesan negara tidak hadir, terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga

kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar

subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut

pengerit atau pelangsir.

Dia menduga, keberadaan para pengerit atau pelangsir yang

bekerja sama dengan oknum SPBU itu diketahui oleh Pertamina dan penegak hukum,

tetapi seakan ditoleransi dan dibiarkan sehingga kelangkaan solar terus

terjadi.

“Hampir 50 persen dari kuota solar subsidi itu diperkirakan

menguap ke industri di daerah-daerah, sedikit saja yang tersisa untuk angkutan

logistik dan angkutan umum. Pemerintah diminta serius dan tegas memberantas

kebocoran BBM yang masif ini, karena itu kita minta BPK, KPK, dan Polri turun

tangan,” tegas Bambang Haryo.

Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi

ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR

RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter pada 2019, sementara

pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi

pada 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1 persen.

Bambang Haryo mendesak pemerintah tidak berdiam diri dan

segera mengatasi kelangkaan solar subsidi secara tuntas. Jika tidak,

kepercayaan investor terhadap Indonesia akan menurun mengingat masalah seperti

ini tidak terjadi di negara ASEAN lainnya.

“Indonesia akan makin tertinggal dari negara lain kalau

masalah ini tidak segera diatasi. Kita minta perhatian dari Presiden Jokowi,

beliau harus menegur menteri-menterinya,” tandasnya. (Fai)

  • Tags:
  • Bagikan:
Polisi Imbau Warga Waspada Aksi Penipuan Berbalut Prostitusi via Medsos
Artikel Selanjutnya
Polisi Imbau Warga Waspada Aksi Penipuan Berbalut Prostitusi via Medsos
Sabtu, 16 November 2019
Artikel Sebelumnya
Kembali Pimpin Desa Sumber Agung, Arifin Ajak Warganya Bersama Wujudkan Desa Mandiri
Sabtu, 16 November 2019
Kembali Pimpin Desa Sumber Agung, Arifin Ajak Warganya Bersama Wujudkan Desa Mandiri

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Jelang Nataru, Wali Kota Pontianak...
Senin, 08 Desember 2025
Wali Kota Pontianak Imbau Warga...
Senin, 08 Desember 2025
WBBA dan Rumah Zakat Gelar...
Senin, 08 Desember 2025
Petinju Daud Yordan Terpilih Jadi...
Senin, 08 Desember 2025
Pontianak Banjir, BMKG Imbau Warga...