Sekadau

Isu Pembubaran TP4D, Ini Tanggapan Kajari Sekadau

	Oleh : Jauhari Fatria
	Jumat, 22 November 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline, Sekadau

– Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau, Andri Irawan turut menanggapi

isu pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah

(TP4D).

Andri menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti apapun

kebijakan yang nantinya diambil. Terlebih, kata dia, kebijakan tersebut untuk

mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin

untuk lima tahun ke depan.

“Kita siap ikuti apapun kebijakan yang nantinya diambil.

Tentu jika TP4D nantinya dibubarkan, pastinya merupakan kebijakan terbaik dan

akan diikuti seluruh jajaran di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden

RI, ujarnya saat ditemui di ruangannya, di kantor Kejari Sekadau, Kamis

(21/11/2019).

Namun Andri menyebut, hingga saat ini belum mendapat

perintah secara langsung. Sehingga pihak Kejari Sekadau akan tetap menunggu

keputusan dari Pemerintah Pusat khususnya Kejaksaan Agung RI.

“Hingga saat ini kami belum menerima hitam di atas putihnya.

Jadi jika memang benar akan dibubarkan, menurut saya pasti akan dilaksanakan

mulai awal tahun 2020,” ungkapnya.

Seperti diketahui, terdapat lima prioritas pembangunan

Presiden dan Wakil Presiden hingga lima tahun mendatang, di antaranya

pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi,

penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

“TP4D ini mengikuti visi dan misi di periode sebelumnya. Nah

saat ini visi dan misi kan sedikit banyak berubah. Nah apakah TP4D ini sesuai

dengan visi dan misi saat ini. Nah itu yang perlu kita lihat,” tukasnya.

Andri menyebut, adanya pergantian visi dan misi tentu akan

diikuti dengan pergantian sistem. Menurutnya jika memang nantinya TP4D sah

dibubarkan, maka pengawasan terhadap proyek-proyek negara tentu akan tetap

berjalan.

“Karena di setiap sektor sendiri sudah memiliki badan

pengawas masing-masing. Seperti BPK, KPK, Inspektorat dan dari pihak penegak

hukum pun selalu melakukan pengawasan,” sebutnya.

Tak hanya itu, ditegaskan dia, masyarakat juga dapat menjadi

bagian dari pengawas terhadap proyek pemerintah yang sedang dijalankan.

“Kejaksaan pun akan tetap melakukan tugasnya sebagaimana

mestinya. Dengan tupoksi yang berbeda. Salah satu tupoksi Kejaksaan

sebagai penegak hukum, juga mendukung program pemerintah,” tegasnya.

“Program pemerintah sekarang kan membuka lapangan kerja,

memperpendek birokrasi dan mengembangkan UMKM,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md dan Jaksa Agung,

Sanitiar Burhanuddin sepakat membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah

dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI.

“Satu hal yang agak substansi tadi ada kesepakatan bahwa

TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan,” kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta,

Rabu (20/11/2019).

Mahfud menjelaskan, TP4 dibentuk dengan tujuan mendampingi

para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam

korupsi. Dalam perkembangannya, kinerja TP4 pusat dan daerah secara umum sudah

bagus. Namun, kata Mahfud, ada keluhan bahwa fungsi TP4 ini dijadikan alat

untuk mengambil keuntungan.

“Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program

pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih.

Tapi ternyata tidak bersih. Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari

ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4,” jelasnya.

Menurut Mahfud, dari pada keberadaan TP4 ini lebih banyak

mudaratnya maka lebih baik dibubarkan. Pembubaran itu, kata dia, tidak

menyalahi hukum. Sebab, fungsi pendampingan tidak harus struktural dalam bentuk

TP4, tetapi bisa berdasarkan kasus konflik.

Selain itu, pembubaran TP4 juga bertujuan untuk

mengembalikan fungsi Kejaksaan dalam hal penindakan.

“Kalau untuk pencegahan sudah ada institusinya sendiri. Ada

pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional dan sebagainya,” tukasnya. (Mus)

KalbarOnline, Sekadau

– Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau, Andri Irawan turut menanggapi

isu pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah

(TP4D).

Andri menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti apapun

kebijakan yang nantinya diambil. Terlebih, kata dia, kebijakan tersebut untuk

mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin

untuk lima tahun ke depan.

“Kita siap ikuti apapun kebijakan yang nantinya diambil.

Tentu jika TP4D nantinya dibubarkan, pastinya merupakan kebijakan terbaik dan

akan diikuti seluruh jajaran di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden

RI, ujarnya saat ditemui di ruangannya, di kantor Kejari Sekadau, Kamis

(21/11/2019).

Namun Andri menyebut, hingga saat ini belum mendapat

perintah secara langsung. Sehingga pihak Kejari Sekadau akan tetap menunggu

keputusan dari Pemerintah Pusat khususnya Kejaksaan Agung RI.

“Hingga saat ini kami belum menerima hitam di atas putihnya.

Jadi jika memang benar akan dibubarkan, menurut saya pasti akan dilaksanakan

mulai awal tahun 2020,” ungkapnya.

Seperti diketahui, terdapat lima prioritas pembangunan

Presiden dan Wakil Presiden hingga lima tahun mendatang, di antaranya

pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi,

penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

“TP4D ini mengikuti visi dan misi di periode sebelumnya. Nah

saat ini visi dan misi kan sedikit banyak berubah. Nah apakah TP4D ini sesuai

dengan visi dan misi saat ini. Nah itu yang perlu kita lihat,” tukasnya.

Andri menyebut, adanya pergantian visi dan misi tentu akan

diikuti dengan pergantian sistem. Menurutnya jika memang nantinya TP4D sah

dibubarkan, maka pengawasan terhadap proyek-proyek negara tentu akan tetap

berjalan.

“Karena di setiap sektor sendiri sudah memiliki badan

pengawas masing-masing. Seperti BPK, KPK, Inspektorat dan dari pihak penegak

hukum pun selalu melakukan pengawasan,” sebutnya.

Tak hanya itu, ditegaskan dia, masyarakat juga dapat menjadi

bagian dari pengawas terhadap proyek pemerintah yang sedang dijalankan.

“Kejaksaan pun akan tetap melakukan tugasnya sebagaimana

mestinya. Dengan tupoksi yang berbeda. Salah satu tupoksi Kejaksaan

sebagai penegak hukum, juga mendukung program pemerintah,” tegasnya.

“Program pemerintah sekarang kan membuka lapangan kerja,

memperpendek birokrasi dan mengembangkan UMKM,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md dan Jaksa Agung,

Sanitiar Burhanuddin sepakat membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah

dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI.

“Satu hal yang agak substansi tadi ada kesepakatan bahwa

TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan,” kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta,

Rabu (20/11/2019).

Mahfud menjelaskan, TP4 dibentuk dengan tujuan mendampingi

para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam

korupsi. Dalam perkembangannya, kinerja TP4 pusat dan daerah secara umum sudah

bagus. Namun, kata Mahfud, ada keluhan bahwa fungsi TP4 ini dijadikan alat

untuk mengambil keuntungan.

“Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program

pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih.

Tapi ternyata tidak bersih. Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari

ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4,” jelasnya.

Menurut Mahfud, dari pada keberadaan TP4 ini lebih banyak

mudaratnya maka lebih baik dibubarkan. Pembubaran itu, kata dia, tidak

menyalahi hukum. Sebab, fungsi pendampingan tidak harus struktural dalam bentuk

TP4, tetapi bisa berdasarkan kasus konflik.

Selain itu, pembubaran TP4 juga bertujuan untuk

mengembalikan fungsi Kejaksaan dalam hal penindakan.

“Kalau untuk pencegahan sudah ada institusinya sendiri. Ada

pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional dan sebagainya,” tukasnya. (Mus)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Wabup Aloysius Raker Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad : Bahas Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis di Sekadau

Jumat, 22 November 2019

Artikel Sebelumnya

Jalan Sungai Awan Kiri-Tanjungpura Senilai Rp14 Miliar Terendam Banjir

Jumat, 22 November 2019

Berita terkait

Tanggapan Kominfo Terkait Pembubaran BPT Dan BRTI

Selasa, 01 Desember 2020

Gerindra Sebut Isu Pembubaran Koramil dan Kodim Selalu Muncul Jelang Peringatan G30S PKI

Jumat, 22 September 2017

Pemkab Sekadau Gelar Pisah Sambut Kajari Sekadau

Kamis, 11 Juni 2020

Tanggapan Tokoh Masyarakat Landak Terkait Isu Karolin Maju Pilgub Kalbar

Kamis, 27 Juli 2017

Tanggapan Tokoh Masyarakat Landak Terkait Isu Karolin Maju Pilgub Kalbar

Kamis, 27 Juli 2017

Akademisi Sebut Pembubaran OJK Adalah Langkah Ngawur

Jumat, 28 Agustus 2020

Edi Kamtono Bantah Instruksikan Pembubaran Pontianak Menari : Apalagi Sampai Instruksikan Memukul

Rabu, 01 Mei 2019

Ketum PP Muhammadiyah Serahkan Wacana Pembubaran FPI kepada Negara

Senin, 23 November 2020

Pembubaran Lembaga Menghemat Rp 227 M Setahun

Rabu, 02 Desember 2020

Bocor! Kapolri Terbitkan Telegram Pembubaran Ormas Diantaranya FPI

Kamis, 24 Desember 2020

Surat Telegram Kapolri Soal Pembubaran Ormas Ternyata Hoaks

Jumat, 25 Desember 2020

Komnas HAM: Pembubaran Ormas Tanpa Putusan Pengadilan Tak Dibenarkan

Kamis, 31 Desember 2020

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Isu Pembubaran TP4D, Ini Tanggapan Kajari Sekadau

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Wabup Aloysius Raker Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad : Bahas Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis di Sekadau

Jalan Sungai Awan Kiri-Tanjungpura Senilai Rp14 Miliar Terendam Banjir

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Isu Pembubaran TP4D, Ini Tanggapan Kajari Sekadau

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Wabup Aloysius Raker Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad : Bahas Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis di Sekadau

Jalan Sungai Awan Kiri-Tanjungpura Senilai Rp14 Miliar Terendam Banjir

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter