Ketapang    

Dewan Ketapang Minta Proyek Normalisasi Drainase Perkotaan Senilai Rp1,7 Miliar Diperiksa

Oleh : Jauhari Fatria
Minggu, 24 November 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Kondisi banjir yang kerap terjadi di Kota Ketapang jika memasuki

musim penghujan dikeluhkan masyarakat. Padahal Pemerintah Kabupaten Ketapang telah

menggelontorkan anggaran pada APBD Ketapang tahun 2019 senilai Rp1,7 miliar

untuk proyek normalisasi drainase saluran perkotaan.

Namun, proyek milik Dinas PUTR Ketapang tersebut sama sekali

tidak memberi manfaat dan diduga hanya menjadi ladang meraup keuntungan pihak-pihak

terkait lantaran dikerjakan hanya menggunakan cangkul sehingga saluran drainase

di dalam Kota Ketapang masih tidak berfungsi maksimal.

Anggota DPRD Ketapang, Antoni Salim menilai Pemerintah

Kabupaten Ketapang masih gagal mengatasi persoalan banjir khususnya di wilayah

perkotaan Ketapang walau telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk

melakukan pembangunan drainase dan normalisasi saluran di wilayah perkotaan

Ketapang.

“Pembangunan drainase tahun lalu sudah bagus karena sedikit

banyak membantu mengurangi banjir saat musim hujan dan harusnya dilanjutkan,

bukan malah membuat proyek baru yakni normalisasi saluran drainase yang dananya

sangat besar tetapi dampaknya sama sekali tidak ada,” katanya, Minggu

(24/11/2019).

Politisi PDIP ini mengaku, kalau dirinya berani menilai

proyek normalisasi saluran drainase dengan dana miliaran dari APBD Ketapang itu

gagal. Karena menurutnya banjir masih terjadi di sejumlah ruas jalan dan

pemukiman warga di wilayah perkotaan seperti di Jalan Beringin, Jalan H. Murni,

padahal seharusnya dengan dana sebesar itu persoalan banjir di titik-titik yang

kerap terjadi banjir bisa teratasi.

“Saya berani bilang ini proyek gagal, karena dari awal juga

sudah tidak benar, ditambah lagi pelaksanaan pekerjaan cuma menggunakan

cangkul, harusnya jika serius ingin menanggulangi persoalan banjir, drainase

yang belum tersambung ya disambung atau kalaupun mau normalisasi saluran

harusnya mengunakan alat bukan malah cuma menggunakan cangkul,” ungkapnya.

Antoni meminta kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan untuk

melakukan evaluasi pihak terkait yang melakukan perencanaan hingga proyek

tersebut terlaksana hanya dengan menggunakan cangkul. Selain itu, ia juga

berharap agar proyek tersebut dapat di periksa atau diaudit oleh pihak-pihak

terkait lantaran terkesan asal-asalan.

“Dengan anggaran sebesar itu harusnya bisa dimanfaatkan

dengan maksimal. Kita berharap proyek tersebut bisa diperiksa baik oleh aparat

penegak hukum maupun inspektorat,” tandasnya. (Adi LC)

Artikel Selanjutnya
Kota Ketapang Kembali Banjir, Warga Pertanyakan Proyek Drainase Rp1,7 Miliar
Minggu, 24 November 2019
Artikel Sebelumnya
Dinilai Gagal Atasi Banjir Perkotaan, Pejabat Dinas PUTR Ketapang Bungkam
Minggu, 24 November 2019

Berita terkait