Ketapang    

Dinilai Gagal Atasi Banjir Perkotaan, Pejabat Dinas PUTR Ketapang Bungkam

Oleh : Jauhari Fatria
Minggu, 24 November 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Memasuki musim penghujan, sejumlah ruas jalan dan permukiman

warga di sebagian wilayah Kota Ketapang kembali tergenang banjir. Hujan deras

yang mengguyur sejumlah wilayah di Ketapang beberapa hari terakhir hingga Minggu

(24/11/2019) malam menjadi penyebabnya.

Kondisi banjir yang kerap terjadi di Kota Ketapang jika

memasuki musim penghujan dikeluhkan masyarakat. Padahal Pemerintah Kabupaten Ketapang

telah menggelontorkan anggaran dari APBD Ketapang tahun 2019 senilai Rp1,7 miliar

untuk proyek normalisasi drainase saluran perkotaan.

Namun, proyek milik Dinas PUTR Ketapang tersebut sama sekali

tidak memberi manfaat dan hanya menjadi ladang meraup keuntungan pihak-pihak

terkait lantaran dikerjakan hanya menggunakan cangkul sehingga saluran drainase

di dalam Kota Ketapang masih tidak berfungsi maksimal.

Untuk mengetahui secara pasti penyebab utama di sejumlah

titik di wilayah perkotaan Ketapang yang selalu menjadi langganan banjir di

setiap musim penghujan, awak media mencoba untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang, Sukirno, Minggu (24/11/2019).

Namun nomor handphone yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Telepon seluler

dan pesan singkat yang dikirim awak media sama sekali tidak direspon.

Begitu juga ketika mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid)

Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Ketapang, Lalu Heru Prihatiandi juga tidak

merespon telepon dan pesan singkat dari awak media yang hendak melakukan

konfirmasi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Ketapang, Antoni Salim menilai

kalau proyek normalisasi saluran drainase dengan dana miliaran dari APBD

Ketapang itu gagal. Karena menurutnya banjir masih terjadi di sejumlah ruas

jalan dan pemukiman warga di wilayah perkotaan seperti di Jalan Beringin, Jalan

H. Murni, padahal seharusnya dengan dana sebesar itu persoalan banjir di

titik-titik yang kerap terjadi banjir bisa teratasi.

“Saya berani bilang ini proyek gagal, karena dari awal juga

sudah tidak benar, ditambah lagi pelaksanaan pekerjaan cuma menggunakan

cangkul, harusnya jika serius ingin menanggulangi persoalan banjir, drainase

yang belum tersambung ya disambung atau kalaupun mau normalisasi saluran

harusnya mengunakan alat bukan malah cuma menggunakan cangkul,” ungkapnya.

Antoni meminta kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan untuk

melakukan evaluasi pihak terkait yang melakukan perencanaan hingga proyek

tersebut terlaksana hanya dengan menggunakan cangkul. Selain itu, ia juga

berharap agar proyek tersebut dapat di periksa atau di audit oleh pihak-pihak

terkait lantaran terkesan asal-asalan.

“Dengan anggaran sebesar itu harusnya bisa dimanfaatkan

dengan maksimal. Kita berharap proyek tersebut bisa diperiksa baik oleh aparat

penegak hukum maupun inspektorat,” tandasnya. (Adi LC)

Artikel Selanjutnya
Dewan Ketapang Minta Proyek Normalisasi Drainase Perkotaan Senilai Rp1,7 Miliar Diperiksa
Minggu, 24 November 2019
Artikel Sebelumnya
Sikapi Wabah DBD, Camat Sekadau Hilir Minta Warga Jaga Kebersihan Lingkungan
Minggu, 24 November 2019

Berita terkait