Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 05 Maret 2020 |
![]()
KalbarOnline.com, JAKARTA – Ketua Umum organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah, meyakini Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengangkatan mereka menjadi PNS.
Selain kebijakan itu pernah dilakukan Jokowi terhadap bidang PTT beberapa tahun lalu, perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang tergabung dalam GTKHNK 35+, mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
“Semua Pemerintah daerah yang sudah berikan dukungan kepada kami, sangat yakin akan diberikan Keppres PNS oleh Presiden untuk GTKHNK35+,” ucap Nasrulllah kepada jpnn.com (grup fajar.co.id), Rabu (4/3).
Saat ini, GTKHNK 35+ terus melakukan berbagai upaya untuk menghimpun dukungan dari pemda. Mereka menargetkan bisa mendapatkan surat dukungan sebanyak 51 persen dari semua kabupaten kota di tanah air.
Nasrullah bahkan sedang mempersiapkan sebuah forum yang akan mempertemukan para kepala dinas pendidikan yang mendukung pengangkatan mereka menjadi PNS tanpa tes, melalui Keppres.
“Dalam waktu dekat akan kami agendakan berkumpul semua kepala Dinas Pendidikan dengan tema menyongsong Keppres PNS untuk GTKHNK35+,” ungkapnya.
Nasrullah juga menunjukkan kepada JPNN.com, surat dukungan dari Bupati Lombok Timur HM Zukiman Azmy.
Berikut petikan surat rekomendasi dari Bupati Lombok Timur.
“Mohon Kepada Bapak Presiden RI untuk dapat mengabulkan permohonan tuntutan GTKHNK35+ pada saat Rakornas tanggal 20 Februari 2020 bertempat di JCC Kemayoran Jakarta Pusat, dengan tuntutan sebagai berikut.
Surat rekomendasi dari Bupati Lombok Timur itu tertanggal 2 Maret 2020. (jpnn/fajar)
![]()
KalbarOnline.com, JAKARTA – Ketua Umum organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah, meyakini Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengangkatan mereka menjadi PNS.
Selain kebijakan itu pernah dilakukan Jokowi terhadap bidang PTT beberapa tahun lalu, perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang tergabung dalam GTKHNK 35+, mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
“Semua Pemerintah daerah yang sudah berikan dukungan kepada kami, sangat yakin akan diberikan Keppres PNS oleh Presiden untuk GTKHNK35+,” ucap Nasrulllah kepada jpnn.com (grup fajar.co.id), Rabu (4/3).
Saat ini, GTKHNK 35+ terus melakukan berbagai upaya untuk menghimpun dukungan dari pemda. Mereka menargetkan bisa mendapatkan surat dukungan sebanyak 51 persen dari semua kabupaten kota di tanah air.
Nasrullah bahkan sedang mempersiapkan sebuah forum yang akan mempertemukan para kepala dinas pendidikan yang mendukung pengangkatan mereka menjadi PNS tanpa tes, melalui Keppres.
“Dalam waktu dekat akan kami agendakan berkumpul semua kepala Dinas Pendidikan dengan tema menyongsong Keppres PNS untuk GTKHNK35+,” ungkapnya.
Nasrullah juga menunjukkan kepada JPNN.com, surat dukungan dari Bupati Lombok Timur HM Zukiman Azmy.
Berikut petikan surat rekomendasi dari Bupati Lombok Timur.
“Mohon Kepada Bapak Presiden RI untuk dapat mengabulkan permohonan tuntutan GTKHNK35+ pada saat Rakornas tanggal 20 Februari 2020 bertempat di JCC Kemayoran Jakarta Pusat, dengan tuntutan sebagai berikut.
Surat rekomendasi dari Bupati Lombok Timur itu tertanggal 2 Maret 2020. (jpnn/fajar)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini