Home Desak Perppu Pilkada Terbit, PKS: Kita Tidak Ingin Pilkada jadi Horor
Nasional    

Desak Perppu Pilkada Terbit, PKS: Kita Tidak Ingin Pilkada jadi Horor

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Rabu, 23 September 2020
Desak Perppu Pilkada Terbit, PKS: Kita Tidak Ingin Pilkada jadi Horor
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KalbarOnline.com – Pilkada 2020 yang sempat diwacanakan untuk ditunda akhirnya diputuskan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah di masa pandemi guna memastikan keselamatan rakyat.

“Jika Pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan Perppu Pilkada di masa pandemi sangat mendesak (untyuk dikeluarkan). Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin pilkada jadi horor,” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (23/9).

Menurut Netty, proses pendaftaran paslon Pilkada yang berantakan dan kemudian menjadi klaster baru Covid -19 harus menjadi pelajaran penting. “Kerumunan massa yang berdesakan, tidak menggunakan masker dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya saat pendaftaran paslon menunjukkan bahwa kita tidak bisa menertibkan massa tanpa payung hukum yang kuat. Bahkan sejumlah calon kepala daerah positif Covid-19,” katanya.

Menurut Netty, pelaksanaan tahapan pilkada di lapangan berpotensi besar melanggar protokol Covid-19. “Jika sudah menyangkut emosi massa, kita tidak yakin bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, harus ada Perppu yang tegas mengatur pelaksanaan Pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan, bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap Perppu harus mengatur dengan tegas soal kampanye online, larangan berkerumun dalam jumlah tertentu, larangan konser musik, sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran protokol kesehatan. Jika perlu, libatkan TNI dan Polri.

“Pilihan amannya adalah tunda Pilkada. Jika tidak bisa ditunda dengan alasan hak konstitusional dan pelaksanaan demokrasi, maka pastikan pelaksanaannya berjalan sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada yang lengah,” ujarnya.

Netty juga meminta apabila Perppu pilkada di masa pandemi diterbitkan, maka implementasinya harus tegas dan ketat.

“Perppu ini tidak boleh menjadi macan ompong, dibuat untuk tidak dipatuhi, atau dibuat tapi ada dispensasi. Jika pemerintah tidak siap menjamin pilkada aman, lebih baik pilkada ditunda, karena keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya,” pungkasnya.

  • Tags:
  • Bagikan:
HelmChat, Solusi Komunikasi dengan Boncenger dan Kawan Riding
Artikel Selanjutnya
HelmChat, Solusi Komunikasi dengan Boncenger dan Kawan Riding
Rabu, 23 September 2020
Artikel Sebelumnya
Bukan Ditelantarkan, Keinginan Nuraini Miliki Rumah Layak Huni Terkendala Lahan Keluarga
Rabu, 23 September 2020
Bukan Ditelantarkan, Keinginan Nuraini Miliki Rumah Layak Huni Terkendala Lahan Keluarga

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...