Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 17 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai polemik karena dianggap tidak transparan dan terlalu tergesa-gesa pambahasannya. Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan pembahasan yang dilakukan DPR dengan pemerintah sebetulnya sangatlah terbuka.
Sebagai contoh, setiap pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR semuanya terbuka kepada publik. Bahkan disiarkan di salah satu televisi milik DPR.
”UU ini sangat transparan. Saya ketahui setiap pembahasan disiarkan dan disampaikan juga,” ujar Ade Irfan saat melakukan diskusi secara virtual, Sabtu (17/10).
Irfan menduga yang menyebut pembahasan tersebut tidak transparan karena masyarakat tidak menyaksikan rapat-rapat antara pemerintah di Baleg DPR. “Jadi terkadang kita lupa tidak ikut proses-prosesnya tapi mengkritisi di akhirnya. Saya yakin tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi. Mungkin kita tidak mencermati semua prosesnya,” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, segala perdebatan yang muncul di rapat pembahasan UU Cipta Kerja sudah terekam. ”Jadi semua perdebatan di Baleg itu tidak ada yang disembunyikan. Semua aspirasi oleh publik juga diminta, misalnya teman-teman buruh diajak berdialog untuk merumuskan mencari solusinya terhadap titik temu,” ungkapnya.
KalbarOnline.com – Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai polemik karena dianggap tidak transparan dan terlalu tergesa-gesa pambahasannya. Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan pembahasan yang dilakukan DPR dengan pemerintah sebetulnya sangatlah terbuka.
Sebagai contoh, setiap pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR semuanya terbuka kepada publik. Bahkan disiarkan di salah satu televisi milik DPR.
”UU ini sangat transparan. Saya ketahui setiap pembahasan disiarkan dan disampaikan juga,” ujar Ade Irfan saat melakukan diskusi secara virtual, Sabtu (17/10).
Irfan menduga yang menyebut pembahasan tersebut tidak transparan karena masyarakat tidak menyaksikan rapat-rapat antara pemerintah di Baleg DPR. “Jadi terkadang kita lupa tidak ikut proses-prosesnya tapi mengkritisi di akhirnya. Saya yakin tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi. Mungkin kita tidak mencermati semua prosesnya,” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, segala perdebatan yang muncul di rapat pembahasan UU Cipta Kerja sudah terekam. ”Jadi semua perdebatan di Baleg itu tidak ada yang disembunyikan. Semua aspirasi oleh publik juga diminta, misalnya teman-teman buruh diajak berdialog untuk merumuskan mencari solusinya terhadap titik temu,” ungkapnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini