Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 26 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Ketua Umum INACA (Indonesia National Air Carriers Association) Denon Prawiraatmadja menyampaikan protes kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang melarang airline terbang ke Pontianak. Menurutnya hal itu tidak relevan.
“Dapat kami sampaikan bahwa maskapai Air Asia dan Batik tidak seharusnya mendapatkan sanksi larangan terbang akibat penumpang teridentifikasi positif Covid-19 menuju Pontianak atas surat Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (26/12).
Ia menjelaskan, maskapai maupun Bandara tidak memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan calon penumpang terhadap status kesehatan dan Covid-19, petugas KKP dibawah kemenkes yang memiliki tanggung jawab atas prosedur tersebut.
Pihaknya dari Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) memohon agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan sikap Pemerintah Daerah tersebut karena menurutnya sanksi tersebut tidak relevan dan tidak adil bagi operator Penerbangan dan Operator Bandara.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memahami bahwa izin penerbangan ke suatu daerah kewenangan tersebut berada di Kementerian Perhubungan.
“Mohon agar Pemerintah dapat mangambil sikap atas pemeberlakuan hal tersebut,” tutupnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Ketua Umum INACA (Indonesia National Air Carriers Association) Denon Prawiraatmadja menyampaikan protes kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang melarang airline terbang ke Pontianak. Menurutnya hal itu tidak relevan.
“Dapat kami sampaikan bahwa maskapai Air Asia dan Batik tidak seharusnya mendapatkan sanksi larangan terbang akibat penumpang teridentifikasi positif Covid-19 menuju Pontianak atas surat Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (26/12).
Ia menjelaskan, maskapai maupun Bandara tidak memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan calon penumpang terhadap status kesehatan dan Covid-19, petugas KKP dibawah kemenkes yang memiliki tanggung jawab atas prosedur tersebut.
Pihaknya dari Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) memohon agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan sikap Pemerintah Daerah tersebut karena menurutnya sanksi tersebut tidak relevan dan tidak adil bagi operator Penerbangan dan Operator Bandara.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memahami bahwa izin penerbangan ke suatu daerah kewenangan tersebut berada di Kementerian Perhubungan.
“Mohon agar Pemerintah dapat mangambil sikap atas pemeberlakuan hal tersebut,” tutupnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini