Sutarmidji Minta Pemkab Landak Susun Program yang Berkaitan dengan IPM dan Angka Kemiskinan
Musrenbang RKPD Landak 2022
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menekankan agar Pemerintah Kabupaten Landak menyusun program dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan angka kemiskinan yang bisa disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Dalam Musrenbang kali ini, saya menyampaikan yang perlu diperhatikan untuk Kabupaten Landak adalah peningkatan IPM, kemudian penurunan angka kemiskinan,” ujar Sutarmidji saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPB) Kabupaten Landak tahun 2022 secara virtual di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/3/2021).
Pihaknya pun, kata dia, menunggu usulan konkrit dari Pemerintah Kabupaten Landak dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tersebut.
“Saya ingin ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan di sana, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Seperti Jalan Sidas-Simpang Tiga dan beberapa lainnya. Kemudian ada satu danau yang perlu dinormalisasi dalam rangka untuk memenuhi ketersediaan air dan mencegah atau mengurangi banjir,” tandasnya.
Sementara Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa mengungkapkan, setidaknya ada 10 isu strategis dan faktual yang menjadi perhatian utama dalam menyusun program yang dianggap mampu menjawab persoalan dan tantangan di daerahnya itu.
Di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, peningkatan pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan dan pengembangan industri daerah.
“Kemudian optimalisasi pemberdayaan dan kesiapan masyarakat daerah dalam persaingan ekonomi, meningkatkan stabilitas keamanan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, percepatan pembangunan dan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan yang terakhir penanganan Pandemi Covid-19,” jelas Bupati Karolin.
Guna menjawab hal itu, lanjut Karolin, perlu dijabarkan dalam program prioritas pembangunan daerah, baik yang akan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Landak, maupun yang akan dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan, agar tercapai keselarasan sinergi pelaksanaan pembangunan secara berjenjang.
Comment