66 Tahun Usia Pemprov Kalbar, Sutarmidji: Capaian Pembangunan Sudah Berada di Jalurnya

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalbar secara resmi dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 1957. Dan hari ini, 28 Januari 2023, Pemprov Kalbar telah genap berusia 66 tahun.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menganggap bahwa capaian pembangunan yang dilakukan selama periodesasi kepemimpinannya sudah sesuai pada apa yang diharapkan oleh para pemimpin sebelumnya dan masyarakat Kalbar.

IKLANSUMPAHPEMUDA

“Capaian di 66 tahun ini kita sudah pada jalurnya,” ungkap Sutarmidji dalam momen perayaan HUT Pemprov Kalbar, Sabtu (28/01/2023).

Adapun capaian pembangunan tersebut di antaranya terkait infrastruktur jalan dengan kondisi mantap. Yang mana Kalbar, kata dia, memiliki total ruas jalan provinsi sepanjang 1.530 kilometer.

“Ketika saya dan Ria Norsan (Wakil Gubernur Kalbar) menjabat itu baru 49 persen. Di tahun terakhir kami ini, bisa jadi 80 persen. Artinya masih ada 20 persen lagi jalan provinsi dalam kondisi belum mantap. Tapi kita upayakan bisa fungsional,” ucapnya.

Sutarmidji menilai, bahwa roda pembangunan harus terus berkesinambungan antara satu periodisasi kepemimpinan ke periodesasi kepemimpinan berikutnya. Di mana tidak ada satu pun pemimpin daerah yang mampu menuntaskan pembangunan sekaligus hanya dalam satu atau dua periode yang hanya 5 – 10 tahun.

Baca Juga :  TPPS Pontianak Paparkan Delapan Aksi Konvergensi Stunting

“Kemudian pendidikan, kita sudah bangun 35 sekolah baru. Tahun ini 25 sekolah baru SMA/SMK. Ini untuk pemerataan pendidikan. Kemudian perkantoran Insya Allah selesai penataan infrastrukturnya, tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan,” kata dia.

Terkait dengan angka kemiskinan, Sutarmidji menerangkan, bahwa Kalbar sudah berada di bawah rata-rata nasional, kendati sempat ada kenaikan sedikit karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM dan sebagainya.

“Inflasi (Kalbar) terkendali. Yang harus dipahami bahwa inflasi yang terjadi di Kalbar itu untuk sektor pangan sangat rendah, yang terjadi itu karena kebijakan pusat yang tak bisa kita intervensi seperti dampak kenaikan BBM, dampak kenaikan tiket (pesawat) dan sebagainya. Tapi kalau kebijakan daerah bisa kita tangani,” terangnya.

Sementara untuk masalah kesehatan, seperti stunting misalnya, juga terus diupayakan untuk ditekan.

“Kalau stunting memang koordinasi penanganannya (pemerintah) pusat menentukan, di bawah (pemerintah provinsi) wakil gubernur, Insya Allah saya juga ikut andil supaya lebih ada percepatan penurunan stunting,” katanya.

“Nah untuk lain-lain saya rasa kita sudah membaik,” tambahnya.

Ke depan, Sutarmidji juga menginginkan adanya laboratorium khusus pemerintahan daerah yang ditempatkan di Kantor Terpadu di kawasan komplek Kantor Gubernur Kalbar. Sehingga nantinya, para siswa-siswi SMA se-Kalbar bisa melakukan wisata edukasi, seperti bagaimana membuat perda, bagaimana menyusun APBD, bagaimana menata dan mengelola pemerintahan yang baik dan seterusnya.

Baca Juga :  Resmi Beroperasi, PLTU Jungkat Hasilkan Daya Listrik 100 Megawatt

“Karena apa? MCP KPK kita sudah 97 persen, artinya tata kelola pemerintahan kita sudah baik. Bahkan tata kelola ASN Pemprov Kalbar itu–berdasar penilaian KPK–sudah 100. PTSP 100. Nah itu nanti jadi laboratorium pemerintah daerah,” kata Sutarmidji.

“Kepala desa dan sebagainya nanti kita kumpulkan untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan-kegiatan pemerintah daerah (di laboratorium tersebut),” sambungnya.

Di luar itu, dengan menginjak usia ke-66 tahun ini, Sutarmidji berharap kepada seluruh jajaran Pemprov Kalbar agar selalu melakukan inovasi, kolaborasi, sinergi dengan semua komponen untuk menjadikan tata kelola pemerintahan di Kalbar menjadi yang terbaik.

“Dengan DPRD juga, kita selalu koordinasi dengan baik supaya semua perencanaan yang kita lakukan itu betul-betul hasil sinergitas,” ungkapnya. (Jau)

Comment