KalbarOnline – Erick Thohir kembali dipercayakan memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2024-2029.
Menurut pria 54 tahun itu, BUMN siap mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.
“BUMN siap memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional yang lebih terintegrasi ke depan,” tuturnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Dia menyebut, salah satu langkah konkret Kementerian BUMN dalam mendukung program swasembada pangan, yakni memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran.
Produktivitas pertanian nasional bakal meningkat signifikan, dengan penyaluran pupuk yang lebih efektif.
“Kita punya pupuk dan pupuknya harus tepat waktu, tepat sasaran. Apalagi nanti akan ada digitalisasi untuk memperkuat proses ini,” ungkap Erick Thohir.
Kementerian BUMN juga bakal melanjutkan akselerasi hilirisasi sesuai visi Presiden Prabowo.
Nantinya, transformasi BUMN juga akan terus didorong, termasuk dari segi profesionalisme, transparansi, dan inisiatif bersih-bersih di tubuh BUMN.
Pentingnya loyalitas dan komitmen untuk menjalankan visi Prabowo, kata Erick, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan UMKM.
Ia pun akan melanjutkan program perampingan jumlah BUMN, yang akan dipangkas hingga tersisa 30 perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing di pasar global.
“Dalam pasar yang semakin terbuka, kita harus menciptakan keseimbangan antara swasta, UMKM, serta investasi dalam dan luar negeri. Ini adalah tantangan yang harus kita atasi,” terang Erick Thohir.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu lima tahun.
Prabowo mengaku optimisme bahwa target tersebut bisa tercapai paling lambat dalam empat hingga lima tahun ke depan.
“Saya yakin paling lambat dalam empat sampai lima tahun, kita akan mencapai swasembada pangan,” kata Prabowo, dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Tak hanya itu, Prabowo juga menekankan bahwa program tersebut sangat penting. Pasalnya, ada potensi gangguan produksi pangan global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah.
Dia menilai, fenomena pembatasan ekspor pangan oleh negara produsen bisa menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional saat situasi krisis. (lip/*)
Comment