Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 04 Februari 2025 |
KALBARONLINE.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, tak tinggal diam setelah menerima laporan tentang 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah yang terancam gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak sekolah dalam penginputan data siswa.
Demi memperjuangkan hak para siswa tersebut, Rita bersama Kepala Bidang SMA dan perwakilan dari SMA Negeri 1 Mempawah akan terbang ke Jakarta untuk menemui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Berdasarkan arahan Bapak Gubernur, besok rencananya saya bersama tim akan ke Jakarta untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu input data SNBP. Kami akan perjuangan untuk memastikan anak-anak ini tetap memiliki kesempatan,” tegas Rita, Selasa (4/2/2025).
Ia menambahkan bahwa mereka juga akan membawa surat pengantar dari Gubernur Kalbar untuk memperkuat permohonan perpanjangan waktu tersebut.
"Kami juga membawa surat pengantar dari Bapak Gubernur untuk meminta perpanjangan waktu. Kami akan berusaha maksimal memperjuangkan anak-anak ini agar bisa diberikan perpanjangan waktu untuk penginputan data di sistem. Saya berharap pihak Kementerian bisa mengakomodir ini,” tambahnya.
Ia berharap pihak kementerian bisa memberikan kebijakan khusus mengingat ini adalah kesalahan administratif dari sekolah, bukan karena kelalaian siswa.
“Apalagi Kalbar, termasuk Kabupaten Mempawah, dalam beberapa pekan terakhir terdampak banjir besar. Kondisi ini turut menghambat aktivitas belajar mengajar siswa, sehingga berpengaruh pada kesiapan administrasi sekolah dalam menginput data PDSS,” jelasnya.
Kelalaian Sekolah, Siswa Jadi Korban
Sebelumnya, 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah terancam gagal mengikuti SNBP 2025 karena kelalaian pihak sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dari hasil klarifikasi, ternyata ada 7 siswa yang belum terinput, yang akhirnya menyebabkan semua siswa dalam daftar itu tidak bisa di-approve dalam sistem SNBP.
“Penginputan data ini tanggung jawab penuh sekolah. Dinas Pendidikan sebenarnya tidak memiliki akses ke sistem tersebut karena langsung terhubung ke sistem Kemendikti,” jelas Rita.
Rita pun menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah di Kalbar agar lebih teliti dalam menangani administrasi penting yang menyangkut masa depan siswa.
“Anak-anak ini sudah berusaha keras meraih prestasi, sayang jika mereka harus kehilangan kesempatan hanya karena kesalahan administratif,” pungkasnya.
View this post on Instagram
KALBARONLINE.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, tak tinggal diam setelah menerima laporan tentang 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah yang terancam gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak sekolah dalam penginputan data siswa.
Demi memperjuangkan hak para siswa tersebut, Rita bersama Kepala Bidang SMA dan perwakilan dari SMA Negeri 1 Mempawah akan terbang ke Jakarta untuk menemui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Berdasarkan arahan Bapak Gubernur, besok rencananya saya bersama tim akan ke Jakarta untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu input data SNBP. Kami akan perjuangan untuk memastikan anak-anak ini tetap memiliki kesempatan,” tegas Rita, Selasa (4/2/2025).
Ia menambahkan bahwa mereka juga akan membawa surat pengantar dari Gubernur Kalbar untuk memperkuat permohonan perpanjangan waktu tersebut.
"Kami juga membawa surat pengantar dari Bapak Gubernur untuk meminta perpanjangan waktu. Kami akan berusaha maksimal memperjuangkan anak-anak ini agar bisa diberikan perpanjangan waktu untuk penginputan data di sistem. Saya berharap pihak Kementerian bisa mengakomodir ini,” tambahnya.
Ia berharap pihak kementerian bisa memberikan kebijakan khusus mengingat ini adalah kesalahan administratif dari sekolah, bukan karena kelalaian siswa.
“Apalagi Kalbar, termasuk Kabupaten Mempawah, dalam beberapa pekan terakhir terdampak banjir besar. Kondisi ini turut menghambat aktivitas belajar mengajar siswa, sehingga berpengaruh pada kesiapan administrasi sekolah dalam menginput data PDSS,” jelasnya.
Kelalaian Sekolah, Siswa Jadi Korban
Sebelumnya, 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah terancam gagal mengikuti SNBP 2025 karena kelalaian pihak sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dari hasil klarifikasi, ternyata ada 7 siswa yang belum terinput, yang akhirnya menyebabkan semua siswa dalam daftar itu tidak bisa di-approve dalam sistem SNBP.
“Penginputan data ini tanggung jawab penuh sekolah. Dinas Pendidikan sebenarnya tidak memiliki akses ke sistem tersebut karena langsung terhubung ke sistem Kemendikti,” jelas Rita.
Rita pun menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah di Kalbar agar lebih teliti dalam menangani administrasi penting yang menyangkut masa depan siswa.
“Anak-anak ini sudah berusaha keras meraih prestasi, sayang jika mereka harus kehilangan kesempatan hanya karena kesalahan administratif,” pungkasnya.
View this post on Instagram
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini